Kepala BKPM Tegaskan Keberpihakan Negara pada UMKM Lewat UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menanggapi undangan debat terbuka atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh aktivis mahasiswa Cipayung Plus. Sebelumnya para aktivis menantang Menko Koordinator Perekonomian dan Kepala BKPM merespon selambat-lambatnya Selasa kemarin (3/11).
Bahlil menyatakan, bahwa kesediaan dan kesanggupannya untuk hadir karena bagian dari proses sosialisasi akan tanggung jawab kepada generasi muda. Mengingat UU Cipta Kerja disusun untuk memberikan segudang manfaat bagi pengembangan sektor usaha dalam negeri, khususnya UMKM.
"Kita mempunyai 64 juta unit usaha UMKM dan menyerap 97 persen serapan tenaga kerja atau total setara 120 juta dari angkatan kerja yang ada. Tetapi negara belum hadir untuk UMKM padahal sama berbagai pesta demokrasi kerap menyuarakan dukungan bagi UMKM," kata Bahlil yang juga mantan Ketua umum HIPMI melalui Youtube BKPM, Rabu (4/11).
Menurut Bahlil, saat ini banyak pelaku usaha di dalam negeri yang terus dihadapkan pada kondisi sulit untuk mengembangkan usahanya. Khususnya di sektor UMKM yang mempunyai keterbatasan modal.
"Karena untuk mengurus izin usaha saja sudah Rp7 juta dan mesti muter-muter dulu ngurus perizinan. Itu lebih besar dari modal UMKM yang berkisar Rp5 juta sehingga ini tak adil," paparnya.
Keuntungan Lain untuk UMKM di UU Cipta Kerja
Maka dari itu, pemerintah hadir dengan menawarkan regulasi yang lebih ramah terhadap para pelaku UMKM. Melalui implementasi UU Cipta Kerja dipastikan proses pengurusan perizinan menjadi lebih mudah dan hemat.
"Karena untuk penerbitan izin sekarang cukup melalui satu lembar kertas (NIB). Dan izin lebih murah melalui (OSS) Online Single Submission (OSS)," ucapnya.
Pun, UU yang masih menuai polemik ini juga akan mewajibkan perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM. Sehingga diyakini akan mempercepat proses UMKM naik kelas. "Jadi, perusahaan besar akan tidak bersaing dengan UMKM. UU ini juga memberikan ruang cukup bagi temen-temen mahasiswa untuk jadi pengusaha," tambahnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel
Baca SelengkapnyaPemkab Kendal telah menyiapkan UMKM Center untuk memfasilitasi seluruh pelaku usaha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaPuluhan pelaku usaha kecil memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Lang-lang, Kota Bontang.
Baca Selengkapnya