Kenyataan pahit lambannya pembangunan di Papua

Merdeka.com - Bukan rahasia lagi, pembangunan di kawasan Timur Indonesia tak secepat kawasan barat. Masyarakat Papua sering mengeluhkan kondisi ini pada pemerintah pusat, namun hingga kini belum terlihat hasilnya.

Koordinator Pokja Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ferrianto Djais mengaku lama tinggal di Papua. Dia mengaku memahami persoalan lambannya pembangunan di pulau cenderawasih tersebut.

Pembangunan di Papua tidak berjalan cepat karena hanya bersifat sektoral. Seharusnya pemerintah mencanangkan pembangunan terintegrasi. Tidak hanya membangun infrastruktur, pemerintah juga harus memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan membangun perekonomian daerah.

"Misalnya di Sorong, itu infrastruktur hebat, container masuk ke Sorong ternyata pas balik kosong. Jadi percuma kan tetap mahal. Pemerintah harus ada pengembangan ekonomi misalnya pertanian dimajukan juga," katanya.

Untuk membangun perekonomian, pemerintah harus bisa menciptakan produksi, proses dan marketing di Papua. Jadi pembangunan infrastruktur saja tidak bisa memajukan perekonomian Papua.

"Pendekatan selama ini sektoral, sifatnya masing masing. Sekarang bagaimana masyarakat juga dihidupkan, infrastruktur apa yg kita bangun dan dibutuhkan di satu wilayah dengan target mendorong masyarakat terisolir sekali," ucapnya.

Presiden Joko Widodo berulang kali menginjakkan kaki dan bertemu langsung dengan rakyat Papua. pemerintah menjanjikan mempercepat pembangunan Papua dan Indonesia Timur. Kini, rakyat Papua dan sekitarnya menunggu realisasi janji manis presiden. Sebab, puluhan tahun mereka hidup dalam ketertinggalan. Merdeka.com mencatat pahitnya kondisi masyarakat dan pembangunan di Papua. Berikut paparannya.

35 tahun jauh tertinggal

Koordinator Pokja Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ferrianto Djais, mengakui hingga saat ini ekonomi Papua masih terbelakang. Padahal, pembangunan Papua sudah menjadi fokus pemerintah sejak 1980.

Ferrianto membeberkan kesalahan pemerintah dalam membangun Papua. Selama ini, pembangunan di Papua hanya bersifat sektoral saja.

"Dari 1980 sudah dibangun tapi engga tumbuh tumbuh Indonesia Timur, Papua itu. Kita bangun infrastruktur ekonomi engga tumbuh karena Papua beda. Di Sumatera dan Jawa itu kita bangun jalan dalam 2-3 hari ada orang jualan, orang langsung bangun rumah. Di Papua tidak," ucap Ferrianto dalam diskusi di Kantor Kadin, Jakarta, Kamis (8/1).

Investor enggan bangun Papua

Dibanding kawasan barat, wilayah Indonesia bagian timur masih jauh tertinggal. Baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, perekonomian, kesejahteraan, dan lainnya. Tidak heran, kawasan ini tidak menarik di mata investor.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengakui kawasan Indonesia Timur terutama Papua menjadi kawasan yang tidak menarik bagi investor. Investasi di Papua tidak menarik karena perekonomian yang masih tertinggal dan lambannya pembangunan.

Ketua Pokja Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia Kadin Ikhwanuddin mengatakan investasi yang selama ini masuk ke Papua didominasi uang pemerintah sendiri.

"80 persen investasi di Indonesia Timur itu masih berasal dari pemerintah," kata Ikhwanuddin di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/1).

Investor juga tak tertarik masuk ke Papua karena masalah perizinan berbelit. Karena itu, percepatan perizinan menjadi salah satu kunci untuk mendorong investasi sekaligus pembangunan di Indonesia Timur.

Harga bensin selangit

Sudah menjadi rahasia umum, harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua, jauh lebih mahal dibanding di Pulau Jawa dan sekitarnya. Salah satu penyebabnya, tingginya biaya logistik ke wilayah Indonesia timur.

Koordinator Pokja Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia Kadin, Ferrianto Djais yang mengaku sudah lama menetap di Papua mengatakan, salah satu barang yang harganya sangat mahal di Papua adalah bensin Premium.

Dalam kondisi normal, harga BBM jenis premium di Papua bisa tujuh kali lipat dari harga yang berlaku di Pulau Jawa. Kondisi cuaca ikut mempengaruhi harga BBM di Papua. Manakala cuaca buruk, harganya bisa melonjak tajam.

"Harga BBM Rp 50.000 paling murah, bahkan kalau cuaca jelek bisa Rp 100.000-150.000 per liter," ujarnya di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/1).

Kondisi ini berimbas pada investasi. Tingginya harga BBM menjadi salah satu penyebab minimnya investor yang mau menanamkan dananya di wilayah Papua. Sebab, BBM masuk salah satu komponen penting dalam produksi dan operasional.

Cita-cita terbentur keterbatasan dana

Bupati Kabupaten Tembrauw, Papua Barat Gabriel Asem mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah pusat pada anak-anak daerah. Minimnya dana membuat anak-anak bangsa di daerah sulit meningkatkan kualitas hidup.

Gabriel mengaku saat ini pihaknya tengah mendidik anak anak Tambrauw agar ke depan dapat menjadi pilot. Untuk itu, dia ingin Kementerian Perhubungan dapat mendukung programnya tersebut.

"Anak-anak kita didik ke depan jadi pilot atau apa saja mohon didukung, karena kita kabupaten baru dengan keterbatasan dana," ujar Gabriel Asem di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (22/9).

Mati lampu sehari 10 kali

Manager Sub Logistik Packing Plan Sorong PT Semen Indonesia, Choiru Zaki menuturkan, mirisnya kondisi ketenagalistrikan di Papua.

"Di sni setiap hari malah bisa mati listrik sampai 10 kali per harinya, kalau begini terus ini yang membuat biaya operasional kita membengkak," ujarnya kepada wartawan, Sorong, Kamis (4/9).

Sesungguhnya pabriknya memiliki genset yang otomatis dapat menggerakkan mesin-mesin pabrik meski dalam kondisi mati lampu. Namun masalah lain muncul terkait langkanya solar di Sorong.

Zaki terpaksa membeli solar sebanyak 200 liter setiap 10 hari. "Solar kalau mati listrik 50 liter itu hanya bisa jalankan genset selama 4 jam, tapi memang kita beli solar non subsidi, agak susah nyarinya, kita harus beli di kota," jelas dia.

Tak nikmati hasil kekayaan alam

Sejak 1967 hingga kini, PT Freeport menikmati hasil kekayaan alam di bumi cenderawasih, Papua. Perusahaan tambang yang berafiliasi ke Freeport-McMoRan yang bermarkas di Amerika Serikat itu tak henti menambang emas, perak, dan tembaga.

Selama hampir setengah abad kehadiran Freeport di tanah Papua terus menerus memunculkan pelbagai masalah. Mulai dari setoran ke negara yang dinilai masih sangat rendah, hingga pelbagai alasan menyiasati larangan ekspor bahan mentah.

Permasalahan yang menyangkut Freeport tidak hanya soal setoran ke negara, tapi juga soal ketenagakerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Sejauh ini, hanya sebagian kecil karyawan Freeport yang berasal dari warga Papua. Hal itu diakui sendiri oleh petinggi Freeport Indonesia.

Hanya sekitar 30 persen sampai 36 persen pekerja Freeport yang merupakan warga Papua. Dari 31.000 pekerja, sekitar 30-36 persen warga Papua.

Rendahnya peran Freeport pada warga Papua pernah diutarakan oleh salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy. Dia mengkritik peran Freeport hanya sebatas CSR saja. Irene mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR dari Freeport . Papua butuh memperoleh komposisi saham Freeport untuk pengelolaan.

"Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene beberapa waktu lalu.