Kenapa harga BBM di daerah bisa berbeda-beda?

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mencatat, setidaknya ada 20 pemerintah daerah yang menetapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di atas lima persen. Kondisi tersebut menyalahi Peraturan Presiden No.36/2011 yang menetapkan tarif PBB-KB maksimal sebesar 5 persen.

“Kalau ini dibiarkan, artinya akan terjadi perbedaan harga BBM bersubsidi di antara provinsi,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/7).

Perbedaan implementasi ini, kata dia, disebabkan karena 20 Pemda tersebut berpegang pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan tersebut memperkenankan Pemda untuk menerapkan tarif PBB-KB maksimum 10 persen.

“Jadi, sepertinya semangat UU itu memberi peluang bagi daerah untuk menjual BBM bersubsidi dengan harga berbeda,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden berusaha menghambat dengan mengeluarkan Perpres No.36/2011, tentang perubahan atas tarif PBB-KB. Di mana, Pemda harus menerapkan tarif PBB-KB maksimum lima persen. Namun, Perpres yang berlaku surut sejak 7 September 2010 itu, akan habis masa berlakunya pada 15 September 2012. “Artinya tinggal 1,5 bulan lagi,” imbuhnya.

Maka dari itu, Gamawan menegaskan pihaknya sudah berkirim surat ke seluruh gubernur se-Indonesia meminta Pemda tetap menerapkan tarif PBB-KB maksimum lima persen.

“Meskipun UU membolehkan hingga maksimum 10 persen, tapi tolong jangan dimanfaatkan,” ucapnya.

Dari 20 Pemda, sebanyak enam Pemda menerapkan tarif PBB-KB 10 persen. Kemudian, 14 pemda menggunakan tarif 7,5 persen. “Pemda tersisa, menerapkan tarif lima persen,” jelasnya.