Kenaikan peringkat RI oleh Moody's dinilai bukti pemerintah andal kelola utang

Merdeka.com - Kualitas utang Indonesia kembali mendapat penilaian dari Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service (Moody's) yang meningkatkan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, kenaikan tersebut membuktikan Pemerintah dan Bank Indonesia sangat andal mengelola utang.

"Ini menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi kredibel dan pruden dalam mengelola utang," ujar Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi dan Bisnis Rizal Calvary melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (14/4).

Kenaikan tersebut merupakan cerminan kredibilitas penyelenggara kebijakan terkait utang dan efektif mendorong stabilitas makroekonomi. Hal ini diyakini dapat bermanfaat untuk jangka panjang yaitu beban utang tetap rendah sehingga mengurangi kebutuhan dan risiko pembiayaan.

"Ini yang menilai positif Moody's, bukan kami, bahwa pemerintahan sebelumnya sampai pemerintahan Jokowi-JK mampu menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen sejak 2003. Defisit dapat dipertahankan di level rendah dan didukung oleh pembiayaan yang bersifat jangka panjang," ucap Rizal.

Selain pemerintah, PSI juga mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia mampu menjalankan tugasnya diwilayah moneter sehingga stabilitas makro ekonomi terjaga dengan baik. "Ada kebijakan nilai tukar yang fleksibel, berkat kerjasama yang cantik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan BI. Inflasi terjaga di level yang cukup rendah dan stabil," pungkas Rizal.

Tahun lalu, Moody's juga memperbaiki outlook SCR Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) pada 8 Februari 2017. PSI menilai, saat ini kondisi keseimbangan primer atau primary balance Indonesia terus membaik meskipun masih ada defisit pada APBN.

"Memang dalam primary balance, pendapatan dengan pengeluaran pemerintah masih defisit. Defisit itu biasa, hanya sedikit negara yang enggak defisit, sehingga pemerintah mencari utangan untuk menutupi itu. Yang penting kondisinya terus membaik dan terkelola dengan baik," papar Rizal.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar negara mengalami defisit anggaran. Negara seperti China mengalami defisit anggaran 2,74 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu India sebesar 7,1 persen PDB, sedangkan Malaysia 3,03 persen PDB. Negara berkembang seperti Vietnam mengalami defisit anggaran hingga 6,5 persen PDB, Polandia 2,9 persen PDB, Argentina 7,3 PDB, sedangkan Kolombia 2,84 persen PDB.

"Jadi defisit kita aman 3 persenan, Bahkan Qatar negara kaya minyak defisit sampai 10 persen. Norwegia 5 persen, Brasil 10 persen," tandasnya.