Kenaikan Harga LPG 3 Kg Bersubsidi Hambat Laju Pemulihan Ekonomi

Merdeka.com - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, tidak tepat rencana pemerintah untuk menaikkan harga gas LPG subsidi kemasan 3 kilogram (kg) guna menghemat keuangan negara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Bhima menyebut, penerapan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi tersebut justru akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. Sebab, kenaikkan LPG 3 kg akan memperburuk daya beli masyarakat yang saat ini tengah tertekan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

"Jadi, pemerintah seharusnya bisa all out untuk mencegah terjadinya kenaikan harga," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/4).

Bhima menerangkan, stabilitas harga sendiri merupakan suatu keharusan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebab, stabilitas harga yang terjaga akan menstimulus daya beli masyarakat yang terdampak parah pandemi Covid-19.

"Stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi," tekannya.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi di tengah lonjakan harga pangan. Sebab, hal ini dapat menyulut inflasi yang lebih tinggi.

"Yang perlu dilakukan adalah pemerintah kalau ingin melakukan efisiensi ialah kurangi belanja untuk birokrasi, lakukan penghematan ekstrim belanja negara. Lalu dananya dialihkan untuk subsisdi pangan maupun subsidi energi untuk stabilitas harga," tutupnya.

Siap-Siap, Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Ikut Naik Mulai Tengah Tahun

Sebelumnya, Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, gas yang 3 kilogram itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Semua efisiensi kita lakukan. Kita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya.