Kenaikan anggaran DPR dibahas usai Jokowi pidato nota keuangan

Merdeka.com - DPR berencana menaikkan anggaran tahun 2018 sebesar 80 persen atau menjadi Rp 7,2 triliun. Pembahasan kenaikan anggaran menjadi domain Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesetjenan DPR. Badan Anggaran (Banggar) DPR tak akan membahasnya sampai satuan tiga.

Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program. Banggar akan mengecek usulan kenaikan anggaran tersebut usai Presiden Jokowi (Jokowi) memaparkan program pemerintah dalam pidato pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017 beserta nota keuangannya pada 16 Agustus mendatang.

"Nanti akan dicek saat pembahasan di Banggar setelah nota keuangan disampaikan oleh Presiden di DPR," ujar Anggota Banggar DPR Johnny G Plate saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/8).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kenaikan anggaran tersebut dapat diperuntukkan untuk pembangunan apartemen yang akan ditempati oleh anggota dewan. Johnny mengatakan, pembangunan usulan apartemen itu baru sebatas usulan dari pimpinan DPR. Maka dari itu, terkait pembangunan apartemen masih sebatas usulan.

Wakil Ketua Fraksi NasDem ini mengatakan yang menjadi prioritas merupakan renovasi gedung. Dia menilai apabila anggaran disetujui lebih baik diutamakan untuk merenovasi gedung yang saat ini dinilainya tak layak untuk menjadi tempat kerja bagi anggota dewan.

"Kami tentu akan pelajari urgensi dan ketersediaan dana APBN terlebih dahulu. Prioritas saat ini masih pada ruang kerja yang memadai bagi anggota apakah renovasi gedung lama atau bangunan baru. Ada beberapa kecelakaan lift di Nusantara I dan itu cukup mengkhawatirkan bagi anggota."