Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang (UU). Lahirnya UU Tapera diharapkan bisa menjawab permasalahan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Maurin Sitorus menargetkan program Tapera akan berjalan efektif pada akhir 2017 mendatang. Saat ini, pihaknya masih menggodok Anggota Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera.

"Dalam UU disebutkan anggota komisioner dan deputi komisioner BP Tapera tengah diseleksi dan diusulkan oleh komite Tapera kepada presiden. Kemarin seleksi anggota yang dari profesional sudah selesai, pak menteri sudah sampaikan ke presiden. Kita tunggu saja," ujar Maurin di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut Maurin, penyeleksian komite sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Sehingga akan ditargetkan selesai pada akhir 2017. "Kami sekarang siapkan secara paralel pembuatan Perpres dan PP diperkirakan selesai bulan ketiga (Maret) 2017," ucapnya.

Selain itu, sebagai modal awal akan disuntikkan dana ke BP Tapera dari APBN. Namun, belum dipastikan berapa besar anggaran yang akan digelontorkan.

"Modal awal BP Tapera akan disediakan APBN, sekarang lagi dikaji berapa modal awalnya," jelas Maurin.