Kementerian BUMN: Kita Sudah Terlambat Bentuk Sovereign Wealth Fund
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) bukan sesuatu yang baru. Sebab negara-negara di dunia juga sudah memiliki pola pembiayaan seperti SWF.
"SWF bukan sesuatu baru, bahkan kita terlambat. Negara-negara yang sudah buat SWF," kata arya dalam diskusi virtual, di Jakarta, Senin (28/12).
Meski bukan terbilang baru, kehadiran SWF bisa menjadi sesuatu yang baru bagi Indonesia untuk mengumpulkan dana pembangunan. Mengingat, selama ini dana yang diambil untuk melakukan pembangunan berasal dari APBN atau BUMN.
"Kita butuh dana lebih besar lagi. Kita tahu juga BUMN yang ada punya aset yang besar, tetapi belum dimaksimalkan untuk cari uang," ujarnya.
Menurutnya, kehadrian SWF ini menjadi langkah pemerintah untuk menambah pembangunan dari dana investasi luar negeri. Di mana terdapat dua cara. Pertama investasi di SWF dan kedua mengelola aset yantg dimiliki BUMN.
"Respon market bagus terlihat dari saham bagus BUMN. Kita butuh pengerjaan tol, bandara, pariwisata. Kalau bergantung ke APBN kita masih bergaya tradisional makanya dibuat SWF," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peluncuran SWF akan dilakukan pada awal 2021. Diharapkan, kehadiran lembaga ini dapat menopang keuangan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur dan energi.
"Awal 2021 kita akan luncurkan SWF yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang baru, tidak berbasis pinjaman tetapi bentuk penyertaan modal atau ekuitas untuk sehatkan ekonomi kita, sehatkan BUMN kita di sektor infrastruktur dan energi," jelasnya dalam sambutan pada Outlook Perekonomian Indonesia, Selasa (22/12).
Jokowi menyatakan, sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikan untuk menyuntikkan modal pada SWF. Jumlahnya sekitar 5 negara.
"Saat ini sudah ada beberapa negara yang sampaikan ketertarikan. Itu dari Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada," tuturnya.
Jokowi turut mengajak seluruh pihak untuk mampu bergerak cepat demi memperkuat kerja sama dan sinergi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Saya optimis kita akan bangkit. Ekonomi akan pulih dan kembali normal," ujar Jokowi.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah membahas aturan mengenai pembentukan dana khusus pariwisata atau tourism fund.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut merupakan bagian dari relaksasi pemerintah untuk warga asing yang diatur dalam PMK 122 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaTerbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMonitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca SelengkapnyaData LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya