Kemenperin serahkan proses perizinan ke BKPM
Merdeka.com - Belum ada sepekan pasca dilantik, Pemerintahan Presiden Jokowi berjanji membuat kebijakan yang bakal menguntungkan bagi para investor. Salah satunya, Kementerian Perindustrian, menyerahkan proses perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kemenperin tidak ada perizinan, sudah diserahkan ke pemda setempat, yang pusat diserahkan ke BKPM, " ujar Sekretaris Jenderal Anshari Bukhari, di gedung Balai Besar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Jakarta Barat, Rabu (29/10).
Anshari mengungkapkan, hal itu semata-mata untuk mempermudah para investor yang hendak berekspansi agar bisa secara leluasa menanamkan modalnya di dalam negeri. Kebijakan tersebut tertulis dalam UU Perindustrian No.3 tahun 2014 mengenai pembebasan perizinan baik di pusat maupun daerah.
Dengan diberlakukannya aturan tersebut, maka proses administrasi bagi investor yang ingin melebarkan sayapnya di Indonesia menjadi leluasa, tidak perlu meminta izin kepada Kementerian Perindustrian. "Istilahnya izin perluasan peningkatan 30 persen dulu ada izin, sekarang sudah tidak ada lagi," jelasnya.Namun, lanjut Anshari, tidak semua sektor yang ada di Pemerintahan turut mengeluarkan kebijakan tersebut. "Tergantung masing-masing kementerian, kita tidak mengatur izin lagi, serahkan ke daerah dan BKPM," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Tegaskan Berada di Luar Pemerintahan Jika Kalah Pilpres 2024
Anies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya