Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenperin serahkan proses perizinan ke BKPM

Kemenperin serahkan proses perizinan ke BKPM Jokowi blusukan ke BKPM. ©handout Agus Soeparto

Merdeka.com - Belum ada sepekan pasca dilantik, Pemerintahan Presiden Jokowi berjanji membuat kebijakan yang bakal menguntungkan bagi para investor. Salah satunya, Kementerian Perindustrian, menyerahkan proses perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kemenperin tidak ada perizinan, sudah diserahkan ke pemda setempat, yang pusat diserahkan ke BKPM, " ujar Sekretaris Jenderal Anshari Bukhari, di gedung Balai Besar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Jakarta Barat, Rabu (29/10).

Anshari mengungkapkan, hal itu semata-mata untuk mempermudah para investor yang hendak berekspansi agar bisa secara leluasa menanamkan modalnya di dalam negeri. Kebijakan tersebut tertulis dalam UU Perindustrian No.3 tahun 2014 mengenai pembebasan perizinan baik di pusat maupun daerah.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, maka proses administrasi bagi investor yang ingin melebarkan sayapnya di Indonesia menjadi leluasa, tidak perlu meminta izin kepada Kementerian Perindustrian. "Istilahnya izin perluasan peningkatan 30 persen dulu ada izin, sekarang sudah tidak ada lagi," jelasnya.Namun, lanjut Anshari, tidak semua sektor yang ada di Pemerintahan turut mengeluarkan kebijakan tersebut. "Tergantung masing-masing kementerian, kita tidak mengatur izin lagi, serahkan ke daerah dan BKPM," katanya.

(mdk/arr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Tegaskan Berada di Luar Pemerintahan Jika Kalah Pilpres 2024

Anies Tegaskan Berada di Luar Pemerintahan Jika Kalah Pilpres 2024

Anies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya