Kemenkeu Target Sertifikasi 32.636 Barang Milik Negara di 2022

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan sertifikasi sekitar 32.636 barang milik negara atau BMN di tahun ini. Kemenkeu juga menargetkan seluruh tanah pemerintah yang bermasalah rampung pada 2023 mendatang.

Kepala Subdirektorat BUMN III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Bambang Sulistyono menyampaikan, target itu tertuang dalam roadmap yang telah disusun. Menyusul capaian yang terus meningkat selama 10 tahun belakangan ini.

Dia mengakui, untuk sertifikasi yang dilakukan hingga pada 2021 masih ada yang belum selesai. Namun, dia menekankan hal itu akan diselesaikan pada tahun ini.

"2022 harus tuntas, tapi kita tambahkan yang target tadi sertifikasi pada 2022, dan 2023 nanti menyisir tanah agar clean and clear, kita harus selesaikan, beberapa sisanya akan kita tuntaskan," katanya dalam Media Briefing Sertifikasi BMN, Jumat (8/4).

Di samping target tersebut, Bambang menuturkan masih ada sejumlah tanah BMN yang dalam status belum selesai. Misalnya, masih atas nama pihak ketiga, masih kawasan hutan atau kesalahan pencatatan atau tanah wakaf. Mengacu pada data saat ini, sebanyak 124.232 nomor urut pendaftaran (NUP) dengan 23 persen BMN tanah merupakan tanah kategori yang belum selesai.

Kemudian 28 persen lainnya atau 35.532 NUP masuk dalam proses verifikasi dan proses sertifikasi. Sedangkan 49 persen atau 60.493 NUP sisanya telah bersertifikat atas nama pemerintah.

Sertifikasi 60 Ribu BMN

Pada kesempatan yang sama, Bambang menuturkan hingga 2021 telah dilakukan sertifikasi terhadap 64.050 bidang tanah yang merupakan BMN di 2021. Capaian ini dinilai terus membaik selama 10 tahun terakhir.

"Dari tahun ke tahun program ini semakin baik, memang sudah cukup lama, 10 tahun, ini tahun ke 10. Bahkan di tahun 2021 target dan capaian kita empat kali lipat dari target sebelumnya," kata dia.

Rinciannya, realisasi pada 2013 sebanyak 1.237 bidang tanah, 2014 sebanyak 3.483, 2015 sebanyak 4.490, 2016 sebanyak 3.260, dan 2017 sebanyak 3.912 bidang tanah. Sementara, pada 2018 sebanyak 4.915, 2019 sebanyak 6.900, dan 2020 sebanyak 8.870, serta paling tinggi pada 2021 sebanyak 27.993 bidang tanah.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com