Kemenkeu: Kita Mendapat Kritik Seolah Bisanya Utang Saja
Merdeka.com - Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu mengkritik utang Indonesia yang terus menggunung selama pandemi virus Corona. Menurutnya, betapa berat ekonomi Indonesia apabila nantinya 40 persen lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, utang saat pandemi tidak boleh dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sebab kondisi saat pandemi dan sebelumnya sangat jauh berbeda, salah satunya dari sisi penerimaan pajak.
"Kita mendapat kritik seolah olah kita ini bisanya utang, utangnya bertumpuk, nominalnya bertambah sangat besar tapi lupa kuenya juga membesar. Sehingga kita yakin kita mampu membayar itu terutama dengan yield yang semakin kompetitif," ujar Yustinus melalui diskusi daring, Jakarta, Jumat (15/1).
"Apalagi selama pandemi tak bisa dibandingkan peningkatan utang 2020 karena apa karena tadi penerimaan pajak menurun kebutuhannya meningkat otomatis mengandalkan utang," sambungnya.
Meskipun terjadi penarikan utang di 2020 yang cukup besar, rasio utang terhadap PDB masih cukup terjaga bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga termasuk negara maju. Di antaranya adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.
"Thailand 50 persen, Vietnam 46 persen. Malaysia 47 persen. Negara maju di atas 100 persen seperti AS, Prancis itu 130 persen. Kita bersyukur dengan stimulus moderat, kita bisa mencapai pertumbuhan defisit rasio utang yang lebih dibanding banyak negara lain," jelasnya.
Rasio Utang
Untuk Indonesia sendiri, kata Yustinus, rasio utang terhadap PDB diperkirakan sekitar 38,5 persen. Masih terjaga jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Virus Corona sebesar 30 persen.
"Rasio utang Indonesia terhadap PDB. Saya hitung dari 2008 sampai 2019 konsisten dibawah 30 persen. Tapi karena Covid kita proyeksikan 38,5 persen itu masih lebih baik dibanding negara lain," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya33 Petugas Penyelenggara Pemilu di Jateng Meninggal Dunia, Paling Banyak KPPS
Pemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaFenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya