Kemenkeu: Diperlukan Pembiayaan Utang Cukup Tinggi di 2021
Merdeka.com - Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah menetapkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB. Sehingga memerlukan pembiayaan utang yang cukup tinggi.
"Untuk 2021 defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi," ujar Luky di Jakarta, Senin (25/1).
Pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang 2021 akan optimalkan berbagai sumber pembiayaan terutama dari pasar. Selain itu, pemerintah juga akan tetap mengandalkan dukungan Bank Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.
"Kemudian proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik," jelasnya.
Pembiayaan APBN melalui utang salah satunya dilakukan dengan penerbitan SBN ritel baik konvensional dan syariah. Ada jenis ORI SBR ST dan SR. Pada 2021 pemerintah berencana menawarkan 6 seri SBN ritel dijual online, seri pertamanya dimulai penerbitan ORI019.
"Konsistensi pemerintah untuk menerbitkan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan target APBN tahun berjalan serta memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat. Diharapkan peningkatan kesejahteraan dan budaya berinvestasi masyarakat indonesia dalam jangka panjang dapat turut mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan bangunan," paparnya.
Tawarkan ORI019
Pemerintah menawarkan ORI019 dengan tingkat kupon 5,57 persen. Hal ini sebagai salah satu instrumen investasi aman mudah dan menguntungkan di tengah kondisi pandemi dengan masa penawaran dimulai hari ini 25 januari hingga berakhir 18 februari 2021.
"Masyarakat dapat berpartisipasi langsung melalui 26 channel online dari midis kami yang kerjasama dengan pemerintah dimanapun kapanpun 24 per 7 hari di masa penawaran ini sampai 18 Februari," jelas Luky.
Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan ORI019 akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021 termasuk untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. Salah satunya program vaksinasi yang sedang dicanangkan pemerintah.
"Saya tekankan lagi bahwa 2021 kita masih harus berhadapan, antisipasi ketidakpastian namun di awal tahun, mari bangun optimisme bahwa pemulihan baik kesehatan ekonomi investasi dan aspek lain akan dapat diwujudkan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaDukung Pemilu 2024 Satu Putaran, Bahlil Ajak Seluruh Masyarakat untuk Mencoblos ke TPS
Ketua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya