Kemenkeu Buka Peluang TMII Bakal Dikelola BUMN Pengelola Candi

Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Encep Sudarwan, mengatakan pemerintah sampai saat ini masih mencari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tepat untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kemungkinan besar yang akan mengelola adalah PT TWC (Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko).

Selain PT TWC, BUMN pariwisata lain yang beroperasi saat ini adalah ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

"Setneg (Sekretariat Negara) bukan ahli di bidang pariwisata untuk mengelola TMII, sehingga akan melakukan kerja sama dengan BUMN. Nanti akan kita lihat, tapi kemungkinan TWC," kata Encep dalam Bincang Bareng DKJN pada Jumat (16/4).

Kendati demikian, Encep mengatakan pihaknya belum menerima proposal mengenai pihak yang nanti akan mengelola TMII. Namun, mekanisme pengelolaan ini nantinya berupa kerja sama pemanfaatan.

Berdasarkan mekanisme tersebut, dijelaskannya negara akan mendapatkan beberapa keuntungan dari sisi finansial. Antara lain adalah profit sharing dan kontribusi tetap per tahun.

Keuntungan dari sisi non-finansial yaitu pengelolaannya bisa lebih optimal untuk berbagai hal termasuk pendidikan dan pariwisata.

Pengambilalihan TMII

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 tanggal 10 September 1977, TMII merupakan milik negara, namun penugasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita (YHK).

Demi pengelolaan TMII yang lebih baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang antara lain mengembalikan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara, dengan masa transisi paling lama 3 bulan dan DJKN turut dilibatkan sebagai anggota tim transisi dimaksud.

Saat ini, DJKN mencatat nilai aset TMII mencapai Rp20,5 triliun berupa tanah. Adapun rincian aset masih perlu dilakukan inventarisasi untuk kepastian data yang valid. Selain aset BMN, di dalamnya juga terdapat aset milik daerah dan pihak lain yang berkerja sama dengan Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan TMII (BP3 TMII).

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6