Follow
Kemenkeu bolehkan OJK beli obligasi negara tanpa perantara
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memperbolehkan pembelian Surat Utang Negara (SUN) dengan menggunakan rupiah dan valuta asing dengan sistem lelang atau private placement. Hal tersebut diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/PMK.08/2015.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan minimal pembelian SUN menggunakan rupiah mencapai Rp 300 juta.
"Untuk minimal valas sebesar USD 50 juta atau ekuivalen dengan uang asing lain," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/7).
Selain itu, Kemenkeu juga mempersilahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan penawaran langsung pembelian SUN, seperti dilakukan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan pemerintah daerah. Sebelum aturan ini dikeluarkan, OJK harus menggunakan jasa dealer utama untuk membeli obligasi negara.
"OJK kan terima iuran tetap maka dananya numpuk dan SBN (Surat Berharga Negara) adalah salah satu tujuan mereka. OJK kan institusi besar jadi enggak usah diragukan lagi," kata dia.
"Kami ada 19 dealer utama, mereka yang menilai kredibel atau nggak potensinya."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tahun ini, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh, dengan komponen tunjangan kinerja 100 persen.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya
Syarat menjadi pemilih dalam Pemilu penting diketahui setiap warga negara Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca Selengkapnya
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca Selengkapnya
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca Selengkapnya