Kemenkeu bentuk satgas pengamanan penerimaan pajak

Merdeka.com - Kementerian Keuangan gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) membentuk Tim Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Pajak (Tim Satgas).

Hal tersebut diungkapkan Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Wahju K. Tumakaka, dalam siaran pers, kemarin.

"Pembentukan Tim Satgas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan koordinasi dan supervisi di 12 provinsi yang beranggotakan Ditjen Pajak, KPK dan Bareskrim Polri."

Dia menjelaskan, Satgas dibentuk dalam rangka membangun kepatuhan wajib pajak. Bila diperlukan, Satgas juga bisa melaksanakan penegakan hukum dibidang perpajakan

"Dalam pelaksanaan tugas, anggota Satgas yang berasal dari KPK dan Bareskrim Polri ditunjuk sebagai Tenaga Ahli sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," katanya.

Wahju melanjutkan, satgas melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum melalui suatu rangkaian proses. Mulai dari analisis data, profiling dan menentukan wajib pajak akan diperiksa hingga selesainya proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

"Diharapkan dengan terbentuknya Tim Satgas ini dapat dicapai koordinasi antar instansi yang ikut menunjang terbangunnya kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mengamankan penerimaan pajak."

Dalam tahap awal, Satgas akan melakukan sosialisasi di tujuh Provinsi. Yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

"Apabila berdasarkan data yang tersedia, pemeriksaan pajak dianggap kurang memadai maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum mulai dari Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan proses penyidikan," katanya.