Merdeka.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar hampir setengah warga Jabodetabek memilih untuk tetap berada di daerah rantau mereka. Menurut hasil survey Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub) dari 43 ribu responden, 56 persennya memilih tidak mudik.

"Berdasarkan hasil survet Balitbang Kemenhub terhadap 43 ribu responden, dalam survey itu hasilnya yang tidak mudik ada 56 persen, yang belum mudik 37 persen dan yang ingin mudik itu 7 persen," ujar Kepala BPTJ Kemenhub Polana B Pramesti dalam sebuah diskusi daring, Minggu (5/4).

Polana menyatakan, jumlah 37 persen masyarakat yang belum mudik masih fiktif, apakah mereka memutuskan akan mudik atau tetap di Jabodetabek, begitu pula dengan 7 persen warga yang ingin mudik. Meskipun mudik tidak dilarang, namun Polana mengakui bahwa moda transportasi menjadi media pembawa virus.

"Karena virus Covid-19 ini tidak bergerak, diam di tempat tapi yang membawa kemana-mana itu melalui transportasi. Oleh karenanya, kami kemarin BPTJ terbitkan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2020," ungkap Polana.

Dia juga menegaskan bahwa surat edaran yang diterbitkan BPTJ masih berupa rekomendasi agar stakeholder dalam bidang transportasi dapat mempersiapkan pembatasan transportasi jika daerah di Jabodetabek sudah ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar.

"Seperti yang tadi kami sampaikan salah satu media penyebaran virus melalui transportasi, jadi kami pikir kami antisipasi terlebih dulu agar stakeholder transportasi di seluruh Jabodetabek menyiapkan langkah strategis menyusun kebijakan," tandasnya.

Pemerintah Tak Jadi Larang Mudik 2020

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah tak jadi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Namun demikian, nantinya akan ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona.

"Pemerintah tidak akan melarang mudik tapi mengendalikan agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahnya tidak secara keras melarang, tapi akan mengendalikan kalaupun orang pulang kampung mereka tidak membahayakan masyarakat di kampungnya," ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).

Ridwan mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat yang akan mudik dalam keadaan terbebas dari Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur agar transportasi yang digunakan untuk mudik tidak terlalu padat.

"Cara yang lain adalah memastikan mereka yang pulang itu sudah dalam keadaan bersih sedang diupayakan. Kemudian dalam tatanan implementasi prinsip jaga jarak secara disiplin. Misalnya akan dikendalikan bus atau kereta jangan sesak, jalanan juga lancar supaya tidak terjadi penumpukan. Ini akan masih dibahas detailnya," paparnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com