Kemenhub: Kalau tak ada Perpres, monorail akan ditenderkan

Merdeka.com - Rencana pembangunan moda transportasi massal Monorail Jakarta saat ini masih belum jelas. Pasalnya, pembangunan monorail Bekasi - Cawang, Cibubur - Cawang dan Cawang - Kuningan tersebut masih terkendala Peraturan Presiden (Perpres) dalam penugasan.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan Perpres ini dibutuhkan untuk penugasan pembangunan monorail kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika tidak ada Perpres maka pembangunan monorail ini harus dilakukan dengan mekanisme tender.

"Perpres masih kita bicarakan dan koordinasikan dengan Menko. Kalau masalah izin pembangunan sudah selesai di Kemenhub," ucap Bambang ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/5).

Dalam pengerjaan monorail, konsorsium BUMN dapat mengerjakan jika Perpres sudah keluar. Perpres tersebut berisi penugasan dan proyek monorail tidak ditenderkan.

"Perpres itu untuk penugasan, kalau tidak ada Perpres maka mekanisme kerja dengan PPP itu harus ikut tender. Peraturannya begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan rencana pengembangan monorail di DKI Jakarta tidak memerlukan Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya. Adhi Karya sendiri sebagai salah satu perusahaan yang berminat menggarap proyek tersebut, masih menunggu payung hukum dari presiden.

"Untuk apa perpres itu, wong kebijakannya ada di pemda sendiri. Dari dulu pembahasan juga enggak perlu ada perpres. Mau dibangun, bangun aja, UU nya sudah mengizinkan bahwa perusahaan swasta boleh membangun kereta api," ujar Hatta yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian.

Hatta menegaskan, jika pengembang ingin membangun monorail maka tidak perlu persetujuan presiden. Hanya memerlukan persetujuan menteri terkait yaitu Menteri Perhubungan. (mdk/bmo)