Kemendag soal Luhut Pandjaitan Urus Masalah Minyak Goreng: Berpengalaman di PPKM

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membongkar alasan penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar untuk mengurusi persoalan minyak goreng curah di wilayah Jawa - Bali.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, penunjukan oleh Presiden Jokowi tersebut dilatarbelakangi atas kesuksesan Menko Luhut dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya dengan penggunaan teknologi melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, PeduliLindungi nasional tuh, walaupun motornya Jawa-Bali," ungkap Oke kepada wartawan, Selasa (24/5).

Dalam mengemban tugas barunya, Menko Luhut akan berperan layaknya sutradara. Yakni menjadi koordinator dari seluruh kementerian/lembaga teknis untuk mewujudkan minyak goreng curah Rp14.000 per liter.

"Pak Luhut itu sutradara, semua jadi bagian anak buahnya. Erick Thohir juga turun," ungkapnya.

Oke menambahkan, Menko Luhut juga telah memberi arahan terkait pengembangan sistem aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng sekaligus digunakan untuk sarana pembelian. Yakni, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli minyak goreng curah daripada membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Tadinya (pembelian) mau pakai KTP. Tapi, kata pak luhut (NIK) aja," tutupnya.

Jokowi Utus Luhut Bereskan Masalah Minyak Goreng

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk membereskan persoalan minyak goreng. Sebab, masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung selesai, dimana harga minyak goreng masih belum di atas Rp 14.000 per liter.

"Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai tangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita harap nanti tidak terlalu lama selesaikan hal ini," kata Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI ke 60, ditulis Senin (23/5).

Pemerintah terus berupaya agar harga minyak goreng bisa murah. Salah satunya dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng, yang kemudian dicabut per hari ini. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.