Kemendag: Perlu Sinergi Bersama Jaga Pasokan dan Harga Pangan

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto memastikan pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, diperlukan sinergi, langkah, dan upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, beserta pelaku usaha pangan.

"Pemerintah menyadari antisipasi dampak penyebaran virus covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha terkait bahan pokok, maupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang, tidak perlu belanja berlebihan, dan selalu menjaga kesehatan," jelas Mendag di Jakarta, Rabu, (6/5).

Mendag juga meminta para pemerintah daerah untuk memantau perkembangan harga dan pasokan bahan pokok secara intensif. Langkah itu dibutuhkan untuk memonitor indikasi kelangkaan barang dan dapat melakukan langkah antisipasi dengan cepat.

Di tengah pandemi in, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menggelontorkan fasilitas kesehatan untuk 157 pasar di enam provinsi di Indonesia, yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun khusus di DKI Jakarta, Kemendag akan memberikan bantuan kepada 20 pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati. Langkah ini dilakukan guna mengurangi dampak negatif covid-19 melalui skema bantuan sosial (bansos) yang akan memberi keringanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah menyebut bantuan pemerintah tersebut diharapkan akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak covid-19.

"Ketika ekonomi mengalami tekanan dan berdampak negatif kepada kelompok bawah, maka bantuan sosial sangat dibutuhkan, terlepas siapapun pemimpinnya," ujar Piter.

Piter menjelaskan pemerintah memang memiliki banyak skema bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan-bantuan ini juga melibatkan banyak pihak. Ada yang disalurkan kementerian dan ada yang disalurkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, dirinya mendorong agar koordinasi penyaluran dibangun dengan baik. Jangan sampai bantuan bansos menjadi terlambat diterima.

"Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan karena masyarakat membutuhkannya segera. Bantuan sembako memang tidak memengaruhi daya beli karena diberikan dalam bentuk barang, tetapi bantuan ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu," ucapnya.

Harap Harga Kebutuhan Terjangkau

Dia juga berharap, di tengah pandemi, Kemendag dapat menjaga agar harga berbagai kebutuhan sembako terjangkau, harga stabil. Karena itu, perlu menjaga rantai pasokan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Piter menuturkan yang menentukan pergerakan harga adalah ketersediaan suplai yang mencukupi dan besarnya demand. Karena itu, perlu memastikan ketersediaan barang, agar harga tidak melambung.

"Yang diharapkan dari Kementerian Perdagangan adalah lebih kepada menjaga ketersediaan barang," ucap Piter.

Langkah Kementerian Perdagangan dengan melakukan regulasi dan deregulasi, termasuk pelonggaran impor dinilainya sudah tepat, dalam rangka menjaga pasokan barang-barang pangan yang tidak cukup diproduksi di dalam negeri, seperti bawang putih, bawang bombay, dan daging sapi.

"Pelonggaran impor dibutuhkan dalam rangka menjaga pasokan," kata Piter.

Pemerintah menyiapkan kebijakan jaringan pengaman social menghadapi covid-19 antara lain memberi bantuan bansos sembako kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jakarta, dan kepada 600 ribu KPM di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama tiga bulan, April hingga Juni dengan anggaran Rp3,42 triliun.

Bantuan lain, melalui kartu sembako yang diberikan kepada 20 juta KPM senilai Rp200 ribu per bulan selama 12 bulan dengan anggaran Rp43,6 triliun. Ada juga bantuan berupa bantuan melalui Program Keluarga Harapan selama 12 bulan dengan anggaran Rp37,4 triliun. Selanjutnya, bantuan sosial tunai non-Jabodetabek sebanyak Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, April hingga Juni, yang diberikan kepada sembilan juta KPM, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dengan anggaran mencapai Rp16,2 triliun.