Kemendag Diminta Buat Aturan Agar Pasar Tradisional Tak Jadi Pusat Penularan Corona

Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI), Abdullah Mansuri, menjelaskan pasar tradisional merupakan ujung tombak ekonomi dan pusat distribusi pangan. Maka dari itu, perlu mendapat perhatian serius pemerintah di era kenormalan baru atau new normal.

Dia mengatakan pasar berbeda dengan pusat perbelanjaan atau mal, pola di pasar tradisional terjadi interaksi langsung antara pedagang dan pembeli dan menggunakan uang tunai sehingga berpotensi tinggi dalam penyebaran Covid-19.

"Perlu adanya skema perdagangan ulang dari Kementerian Perdagangan," kata Mansuri dalamwebinar dengan para pelaku pasar bersama Deputi Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro, Senin (8/6).

Dia meminta beberapa hal dikaji ulang. Mulai dari jam operasional pasar untuk menghindari penumpukan pembeli. "Menghadapi pola hidup baru ini, dilakukan pengaturan ulang posisi antar pedagang, misalnya menggunakan lahan parkiran atau memberi nomor urut ganjil genap pada pedagang. Pengelola pasar juga memberikan sekat, pedagang wajib menggunakan masker dari rumah, dan menyediakan tempat cuci tangan dan disinfektan," kata Mansuri.

Selanjutnya, dia menjelaskan terdapat 65 pasar tradisional yang telah melakukan rapid test dan swab terhadap para pedagangnya. Hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan keamanan di pasar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), Joko Setyanto, menjelaskan pihaknya akan meluncurkan 'Gerakan Pakai Masker' di pasar untuk menekan risiko penularan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah ada klaster baru di lingkungan pasar.

"Harus ada sanksi tegas jika pedagang tidak mengikuti protokol kesehatan, misalnya penutupan kios. Kami juga mendorong pembayaran secara elektronik atau nontunai," ujar Joko.

Usul Bantuan Insentif

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Nicholas Mandey, menjelaskan perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang teredukasi dan komunikatif.

"Kami mengusulkan roadmap dari berbagai pemangku kepentingan harus bersinergi dan sama. Lalu, harus ada satgas komunikasi dan sosialisasi, sehingga semua orang dapat mengerti dalam pencegahan Covid-19, terutama petugas di lapangan," jelas Roy.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah pun mengusulkan adanya insentif kepada SDM. Hal itu juga sudah diterapkan seperti di Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain.

"Perlu bantuan kepada pusat belanja, tenant, supplyer dan membebaskan minimum pemakaian listrik. Kemudian, pajak-pajak lainnya seperti reklame perlu ditinjau ulang," jelas Budiharjo.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, dalam dua bulan terakhir, pusat perbelanjaan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada sanksi tegas bila melanggar ketentuan.

"Mulai minggu lalu, banyak toko-toko yang memberlakukan latihan untuk protokol kesehatan. Sehingga pada saat pembukaan, akan sangat siap," tegas Stefanus.