Kemelut Data Penduduk Miskin di Daerah
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui, sistem ketahanan perlindungan sosial di Tanah Air masih berantakan. Hal itu tercermin dari data penduduk miskin yang disampaikan sejumlah daerah-daerah tidak pernah terbuka secara transparan.
Dia mengatakan, banyak daerah-daerah yang ketika ditanya jumlah penduduk miskinnya justru memanipulasi data. Artinya, mereka tidak ingin terlihat daerahnya menjadi salah satu penduduk miskin terbesar. Alhasil, data-data itu kemudian dimainkan.
"Lagi-lagi soal data soal sistem perlindungan sosial banyak daerah ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu pun dikurangi," kata Suharso di Jakarta, Selasa (12/4).
Namun ketika terjadi suatu bencana, atau pandemi global seperti Covid-19 ini justru banyak daerah-daerah yang mengklaim penduduk miskin di daerahnya bertambah. Itu terjadi agar bantuan disalurkan ke daerahnya bisa lebih banyak.
"Ketika ada pembagian bantuan sosial daerah-daerah pun mengatakan jumlah orang miskin yang bertambah. Itu bukan pada masa sekarang, sebelum pandemi pun hal itu terjadi," kata dia.
Terus Berulang
Suharso mengatakan kondisi itu terus dilakukan secara berulang-ulang. Seringkali data-data itu dimainkan kan dikembalikan agar mendapatkan perhatian yang kedua, ketiga dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sudah saatnya ini menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah mengatasi persoalan penduduk miskin.
"Kita harus secara bersama-sama membasmi kemiskinan seluruh ekstrem itu harus mendekati 0 pada tahun 2024 tetapi terjadi sekarang terjadi kenaikan secara merambat ini harus kita tekan dan bahkan sampai dengan nol," katanya.
Untuk sistem perlindungan sosial ke depan, pemerintah akan menjalankan beberapa program-program yang dirancang. Apabila terjadi situasi yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 ini setidaknya punya pilihan yang lain bagaimana cara cara mengakomodasi di dalam belanja-belanja pemerintah.
"Jadi kita tidak seperti yang terkejut begitu sehingga mengganggu jalannya pemerintahan," tandas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan
PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga: Perlinsos Adalah Upaya Pemerintah Untuk Mendukung Masyarakat Hadapi Tekanan Kehidupan
Airlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu
Baca SelengkapnyaPAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaResmikan 5 Titik Air Bersih di Kabupaten Kuningan, Prabowo Minta Dijaga dan Jangan Disia-siakan
Bantuan air ini diberikan oleh Kemhan dan Unhan RI sebagai pengabdian untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaMengenal Suku Orang Laut, Penghuni Perairan Sumatra Timur yang Dulunya Dikenal Kawanan Perompak
Salah satu masyarakat asli Sumatra Timur yang kesehariannya hidup di perairan ini berperan dalam melestarikan kehidupan bahari.
Baca SelengkapnyaBawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaJanjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca Selengkapnya