Kembangkan ekonomi syariah, pemerintah deklarasikan KNKS di Surabaya

Merdeka.com - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dideklarasikan secara nasional oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Deklarasi dilakukan saat pembukaan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2016 di Surabaya, Kamis malam (27/10).

"Saya optimis dengan adanya KNKS maka para regulator akan semakin terkoordinir untuk pengembangan ekonomi syariah, BI, OJK, Kementerian. Sinergitas juga akan lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan sehingga ekonomi syariah semakin kondusif, sehingga menarik lembaga keuangan syariah berinvestasi," ujar Darmin Nasution dalam sambutanya.

Perlu diketahui, pada Januari 2016, Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan pembentukan KNKS yang memiliki tugas mempercepat pengembangan sistem keuangan syariah. KNKS diketuai oleh Presiden dan melibatkan pemerintah maupun lembaga terkait lain, seperti Bank Indonesia.

KNKS dirancang sebagai wadah koordinasi antar lembaga yang akan merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait, dan tidak akan memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan otoritas yang telah berfungsi pada saat ini.

Gubernur BI Agus Martowardojo juga menyinggung soal KNKS ini. "Besok pagi sehabis Upacara Sumpah Pemuda kita akan selenggarakan pertemuan high level Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Ada Menko Perekonomian, Bappenas, Menkeu hadir. Dalam forum itu kita diskusikan road map pengembangan ekonomi syariah ke depan," ujarnya.

Agus yang juga mantan menteri keuangan itu mengungkapkan, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan KNKS adalah bagaimana kondisi perbankan, asuransi dan pasar modal syariah ke depan. "Dan akan disepakati bagaimana target jangka pendek, menengah, dan panjang," tegasnya.

Adapun untuk agenda ISEF, Agus menjelaskan, sudah rutin digelar setiap tahun. ISEF pertama kali dimulai sejak 2014, kemudian 2015 dan sekarang. ISEF kali ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Shari’a Forum dan Shari’a Fair. Berlangsung pada 25 – 28 Oktober, Shari’a forum diadakan untuk mengangkat dan berdiskusi mengenai berbagai topik dan kajian pengembangan ekonomi syariah.

Sementara Shari’a Fair, yang berlangsung hingga 30 Oktober dan dibuka untuk umum, dirancang untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Hal utama yang diangkat dalam Shari’a Forum diantaranya mengenai integrasi sisi komersial dan sosial dalam ekonomi syariah untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Topik tersebut diangkat untuk lebih mengoptimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

"Sementara dalam Shari’a Fair, konsep yang diangkat adalah aspek-aspek ekonomi syariah yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu 5F: Finance (keuangan), Fashion, Food (kuliner), Funtrepreneur (wirausaha) dan Fundutainment (pendidikan dan hiburan)," kata Agus.

Shari’a Fair menampilkan rangkaian pameran produk-produk UMKM kreatif berbasis syariah yang juga disertai dengan talkshow, workshop, hiburan dan festival kuliner berbasis syariah. Dengan penyelenggaraan Shari’a Fair, masyarakat dapat berkenalan dan bersentuhan langsung dengan produk ekonomi dan keuangan syariah.

ISEF diinisiasi Bank Indonesia dan diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, Islamic Development Bank, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian PPN-Bappenas, serta Pemprov Jawa Timur, sebagai bagian dari peran aktif dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah secara nasional.