Kelebihan pasokan kamar, pemerintah diminta moratorium izin pembangunan hotel

Merdeka.com - Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan industri perhotelan kini tengah menghadapi kelebihan pasokan kamar. Ini diakibatkan banyaknya perhotelan yang dibangun di kota-kota besar.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap pemberian izin pembangunan perhotelan. Terutama di kota-kota besar yang jumlah hotelnya tercatat lebih tinggi dibanding kota lainnya.

"Karena contohnya untuk daerah seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, itu sudah sangat padat. Saya belum paham kenapa investornya masih tertarik membangun hotel (di situ) kalau nantinya tidak untung. Kan kita bisnis maunya untung. Ngapain kalau tidak untung. Karena pada akhirnya mereka akan kesulitan juga," kata Hariyadi, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (13/11).

Dia mencatat, jumlah kamar dari hotel berbintang di Indonesia tercatat sebanyak 290 ribu kamar dari 2.300 hotel. Sedangkan untuk hotel non bintang mencapai 280 ribu kamar dari 16 ribu hotel.

Ketua Umum Jakarta Hotel Association Alexander Nayoan mengatakan, industri perhotelan juga mengalami kekurangan tenaga ahli di bidangnya, dan sertifikasi profesi yang belum memadai untuk posisi top Management di industri ini.

"Misalnya untuk posisi GM, dibutuhkan sekitar 54 sertifikasi profesi, sayangnya tidak semuanya bisa didapatkan. Yang tersedia mungkin sekitar 15 sertifikasi. Ini pun mengambil dari banyak tempat (sertifikasi profesi)," jelasnya.

Dia melanjutkan, Lembaga sertifikasi Profesi Pariwisata belum bisa menyediakan standarisasi profesi yang jelas untuk pekerja di bidang hospitaliti. Sehingga, industri perhotelan sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk serius membenahi masalah sertifikasi.

Menurutnya, pelaku industri perhotelan telah mengeluhkan hal ini dari sekitar 6-7 tahun yang lalu. Akan tetapi hingga saat ini belum ada solusi yang konkret dari regulator.