Merdeka.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta pemerintah harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di seluruh Indonesia. Sebab, jika terus didiamkan disinyalir akan semakin banyak SPBU yang melakukan kecurangan.

"Saya kira ada langkah preventif ada langkah korektif yaitu berupa sanksi. Preventifnya adalah ada pengawasan berkala dari pemerintah juga Pertamina. Langkah korektif Pertamina harus melakukan pengecekan secara berkala," ujar Marwan kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (17/3).

Pengecekan tersebut, lanjut Marwan, harus dilakukan Pertamina setiap minggunya. Hal ini perlu dilakukan untuk menganulir kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak.

"Hanya saja Pertamina memiliki keterbatasan, jadi agak sulit untuk mengakomodir semuanya. Jika nanti ketahuan beri sanksi denda yang berat, kalau izin dicabut itu jangan karena akan mempersempit distribusi" kata dia.

Sementara itu, Pengamat energi Iwan Ratman mengatakan kecurangan yang dilakukan beberapa SPBU sudah ada sejak lama dan kecurangan ini terus-terusan terjadi.

"Sudah sejak lama dulu ada yang namanya DPDN (Direktur Pemasaran Dalam Negeri) itu yang mengontrol semua baik yang punya Pertamina maupun swasta. Tapi yang namanya orang culas bisa saja nanti masuk kencing dia dicampur air, sehingga orang beli 1 liter, premiumnya malah 0,8 liter sisanya air," kata Iwan.

Untuk itu, lanjut Iwan, dia mengakui sistem kontrol Pertamina harus terus dibenahi. Sebagai contoh, Pertamina bisa melakukan online monitoring system terhadap seluruh SPBU.

"Kemudian sekali-sekali mencoba mengambil sampel, tapi pengambilan sampel ini dadakan. Sayangnya hasilnya kita juga tidak pernah tahu, yang ambil sampel manusia, ketika ketahuan mereka ada kongkalingkong dengan aparat," pungkas dia.