Kebijakan \'penghilangan\' airport tax tak bergigi

Merdeka.com - Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menerapkan pembayaran pelayanan jasa penerbangan (PJP2U) atau passenger service charge (PSC) atau yang lebih dikenal dengan istilah airport tax, bersamaan dengan tiket pesawat, urung dilaksanakan sesuai rencana dan harus mundur.

Selain karena masalah kesiapan teknis, kebijakan ini pun tidak bergigi karena hanya kesepakatan saja. Direktur Angkasa Pura II Tri S Sunoko menuturkan, sistem atau kebijakan tersebut tidak didukung oleh regulasi atau payung hukum yang mengikat maskapai.

Sistem ini berjalan hanya dipayungi kesepakatan antara pihak pengelola bandara dan maskapai penerbangan."Ini B to B saja, yah maskapai sebenarnya mau atau tidak mau, sebaiknya harus mau kita anjuran," ungkap Tri ketika ditemui di gedung DPR, Senin (3/9).

Terlepas dari itu, PT Angkasa Pura sebagai otoritas bandara menjamin 'penghilangan' air port tax sesungguhnya bisa berjalan lancar meskipun sistem ini sudah pernah gagal diterapkan beberapa tahun lalu.

Tri menjelaskan, kegagalan tahun-tahun sebelumnya lantaran ketidaksiapan sistem Informasi Tekhnolgi (IT). "Dulu itu tidak pake sistem, itu yang menyebabkan di lapangan kacau," katanya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan penerapan sistem memasukkan air port tax kedalam tiket adalah langkah untuk mengakhiri sitem primitif di Indonesia dan mengurangi antrian panjang di bandara.

Penerapan sistem ini akan diaplikasikan pertama ke maskapai Garuda Indonesia yang dinilai Dahlan lebih siap dari maskapai lainnya. Pada rencana awal ini akan diterapkan kepada Garuda pada 1 September 2012 namun karena masih ada yang harus dipersiapkan penerapan ini akhirnya diundur pada 1 Oktober 2012 nanti yang masih akan tetap didahului maskapai Garuda Indonesia.

"Sekarang kita siapkan, ini kan juga harus kerjasama dengan travel dan lainnya," ucapnya.