Kebijakan Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru Dinilai Terlambat

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai, kebijakan relaksasi PPnBM 0 persen untuk pembelian kendaraan bermotor sampai dengan 1.500 cc terlambat. Sebab, kebijakan sejenis telah dikeluarkan berbagai negara sejak tahun lalu untuk menahan penurunan konsumsi masyarakat menengah atas.

"Kalau ini diajukan sepertinya sudah relatif terlambat karena di beberapa negara, ini sudah dilakukan sejak 2020," kata Tauhid dalam Diskusi Online INDEF bertajuk Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?, Jakarta, Minggu (21/2).

Tauhid mencontohkan Malaysia telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak 100 persen atas penjualan mobil penumpang domestik dan 50 persen untuk mobil penumpang yang diimpor. Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Juni - 31 Desember 2020.

Begitu juga dengan Thailand yang memberikan pembebasan pajak penghasilan badan (CIT) selama 3 tahun. Kebijakan itu pun bisa diperpanjang dalam kondisi tertentu.

Lain halnya dengan Vietnam yang memberikan keringanan pajak pada pembelian kendaraan berbasis listrik. Meski negara ini bisa mengendalikan wabah virus corona dengan baik, tetapi pemerintah setempat mendorong agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan berbasis energi listrik.

"Mereka memberikan insentif ke kendaraan listrik. Ini yang kemudian dibangkitkan dan berpengaruh pada kondisi pasar dia," kata Tauhid.

Tak Ada Insentif di 2020 Buat Penjualan Mobil Turun

Sementara itu, secara akumulatif, penjualan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami penurunan. Khusus penjualan mobil turun hingga 45 persen.

Tauhid menilai penurunan ini disebabkan tidak adanya antisipasi insentif fiskal dan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga membuat masyarakat menengah ke atas cenderung menahan belanja konsumsi.

"Karena tidak adanya antisipasi insentif fiskal itu sendiri dan perbaikan pandemi itu sendiri," kata dia mengakhiri.