Merdeka.com - Sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam kurun waktu 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi dinilai kurang berhasil. Padahal, paket kebijakan tersebut tujuannya untuk menarik investasi dan memajukan dunia usaha.

Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus dievaluasi secara menyeluruh, agar implementasinya pada periode kedua mendatang dapat menjadi lebih baik lagi.

"Kami sudah katakan bahwa dari 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan tidak dievaluasi secara komprehensif," kata dia, saat ditemui di acara diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II, di Jakarta, Kamis (12/9).

Dia melanjutkan, sebagian besar kebijakan tersebut hanya berakhir di atas kertas. Implementasi di lapangan tidak sesuai bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali.

"Sehingga apa yang diharapkan oleh Presiden itu hanya sebagai suatu kebijakan di atas kertas, tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak dirasakan oleh dunia usaha," ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu kendala tersebut adalah masih adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dalam proses perizinan dan investasi. Menurutnya, pengusaha maupun investor kerap kali mengalami kebingungan saat sudah memperoleh restu dari pemerintah pusat namun terhalang oleh kebijakan di daerah.

"Kadang-kadang investasi kita itu investor sudah dapat karpet merah dari pempus tapi ketika ke daerah dapat hambatan lagi. Karena disana ada bupati ada gubernur yang juga punya kewenangan sama dan mereka juga bisa menghambat dan tidak berikan izin. Ini kan salah satu yang masuk paket kebijakan tapi implementasi di lapangan tidak jalan," ujarnya.

"Hal-hal seperti ini harus segera diselesaikan dalam kabinet ke depan," tutupnya.