Kata Jokowi soal dana kelurahan: Masukan itu diberikan lurah kepada walikota

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar rencana memberi dana ke kelurahan tidak dijadikan polemik. Sebab, dana ini dialokasikan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya manusia (SDM) di perkotaan.

‎Jokowi mengungkapkan, wilayah kerja pemerintah daerah (Pemda) bukan hanya sebatas di desa saja, tetapi juga kelurahan yang biasanya berada di perkotaan. Oleh sebab itu, perlu adanya keadilan antara desa dan kelurahan dalam hal alokasi anggaran.

"Jadi yang namanya Pemda itu ada kabupaten, kota provinsi. Dana desa hanya diberikan untuk kabupaten. Kemudian yang kota, itu memberikan masukan kurang-kurang di kota. Karena di kota itu juga perlu dana untuk membangun selokan, jalan di kampung, peningkatan pelatihan kerja, SDM," ujar dia di ICE BSD, Rabu (24/10).

Selain itu, usulan untuk memberikan dana bagi kelurahan juga bukan datang dari pemerintah pusat, melainkan dari Pemda. Hal ini telah disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sejak 3 tahun lalu.

"Masukan itu diberikan lurah-lurah kepada walikota, sekarang Ketua Walikota (Apeksi) ada di sini, tanya ke Bu Airin, Ketua Apeksi. Alurnya dari bawah, dari lurah, ke walikota, ke kita. Sudah diusulkan Apeksi 3 tahun lalu. Payung hukumnya kan nanti sudah disetujui oleh DPR, artinya payung hukumnya ya APBN. UU APBN dong. Ini kan stimulan," jelas dia.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap rencana pemerintah ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Karena program ini sebenarnya program pemerintah yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Diributkan hal-hal yang sebetulnya enggak perlu. Jadi ini komitmen pemerintah untuk rakyat. yang prorakyat kaya gini kok diurus-urus. Yang tidak efisien, yang gampang diselewengkan itu yang diurus. Saya tidak membeda-bedakan antara kelurahan dan desa," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com