Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut Facebook, Twitter, Google dan Yahoo belum pernah membayar pajak. Mengingat, keempatnya terdaftar sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan keempat perusahaan raksasa digital tersebut hanya membuka kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA). Hal tersebut membuat perusahaan tersebut tidak diizinkan melakukan aktivitas bisnis di Indonesia karena tidak membentuk badan hukumnya di Tanah Air.

"Tapi kalau memang ada bisnis yang direct langsung dari perusahaan di sana, mereka tidak boleh. Tapi kalau iya, kita akan cabut izinnya," ujar Azhar di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/4).

Azhar meminta semua pihak untuk mencermati aktivitas bisnis yang dilakukan empat perusahaan digital tersebut. Sebab, banyak yang menyebut beberapa konten iklan yang terpasang merupakan aktifitas KPPA di Indonesia.

"Belum tentu KPPA-nya. Bisa jadi misalnya Yahoo yang ada di Amerika Serikat, belum tentu kantor perwakilan di sini. Kantor perwakilannya memang di sini, tapi bukan melakukan bisnis," kata dia.

Dia pun menegaskan akan mencabut izin empat perusahaan tersebut jika terbukti menyalahi aturan.

"Akan kita cabut. Kalau KPPA izin kami itu tidak melakukan bisnis. Sekarang yang perlu diperhatikan apakah KPPA itu melakukan bisnis? Kalau memang iya siapa? Perlu diperdalam," pungkas dia.