Kasus kewarganegaraan ganda Arcandra dinilai rugikan pemerintah

Merdeka.com - Presiden Jokowi diminta segera menunjuk menteri ESDM pengganti Arcandra Tahar. Itu dinilai dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha terkait kesinambungan kebijakan energi dan sumber daya mineral.

"Skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM," ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (16/8).

Jika tak segera diawasi, menurut Fabby, sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis oportunis. Dalam dua tahun mendatang terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir.

Di sektor mineral dan batu bara, terdapat sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemburu rente dan pebisnis oportunis. Di antaranya, renegosiasi kontrak tambang dan PKP2B.

Kemudian, keberlanjutan penataan Izin usaha Pertambangan yang terkait dengan status Clean and Clear (CnC). Di mana terdapat tunggakan PNBP senilai 25 triliun yang tidak dibayarkan oleh pemegang IUP dan PKP2B.

"Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktik rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 yang dapat segera diubah," katanya.

"Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi."