Kasus dwelling time, menkeu beberkan praktik nakal pejabat kemendag
Merdeka.com - Kementerian Keuangan tidak menampik adanya praktik 'nakal' dalam proses Dwelling Time atau bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, pejabat di Kemendag dituding sengaja menelurkan kebijakan sebagai media untuk memuluskan praktik 'nakal' tersebut.
Ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membeberkan kebijakan yang jadi celah dan kerap ditunggangi untuk bermain di bongkar muat pelabuhan.
"Dari banyaknya peraturan, perizinan untuk larangan impor terbatas sering dijadikan permainan," ujar Bambang di Jakarta, Senin (3/8).
Menkeu Bambang menambahkan, aturan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Namun Menkeu tidak menyebut secara blak-blakan nama pejabat yang diam-diam memberikan izin impor barang setelah mendapatkan sejumlah uang.
"Jadi kita mau beresin sistem. Jadi ke depan tidak ada lagi celah-celah orang untuk bermain. Selama ini kan ada celah-celah yang menyulitkan. Ini yang mau dibereskan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
10 Cara Mudah dan Sederhana Cegah Keringat Berlebih di Area Ketiak
Munculnya keringat di ketiak bisa diatasi agar tak semakin parah.
Baca Selengkapnya19.000 Lebih Pemudik Padati Stasiun Gambir, 40 Rangkaian Kereta Disiapkan Tiap Hari
Pemudik yang turun di zona drop off terlihat membawa tas dan banyak barang hingga ke area tunggu
Baca SelengkapnyaPesan Mendagri ke Kepala Daerah: Optimalkan Peran Relawan Agar Masyarakat Aman dari Bahaya Kebakaran
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran ke-105 di Kota Surabaya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaOJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaCakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaDikabarkan Meninggal, Ini Kondisi Dokter Lo Sebenarnya
Ia membenarkan jika dokter Lo Siauw Ging MARS saat ini sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Kasih Ibu (RSKI) Solo.
Baca Selengkapnya