Merdeka.com - Pemerintah RI terus mengejar asa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju dunia. Upaya itu sempat berbuah saat Indonesia merangsek naik jadi negara berpendapatan menengah atas pada 2020, namun kembali turun akibat pandemi Covid-19 tak berkesudahan.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro menilai, Indonesia bisa belajar dari China yang dengan sangat cepat bisa mengurangi angka kemiskinan sekaligus jadi salah satu ekonomi terbesar dunia.

"Apa kesamaan antara Indonesia dan China? Yang pasti jumlah penduduk besar, Tiongkok nomor 1 kita nomor 4 di dunia. Kemudian tahapan sebagai sesama negara Asia, kita melalui tahapan pernah melalui kategori negara miskin, kemudian kategori menengah, dan saat ini kalau saya lihat Tiongkok pergerakannya sangat cepat," ujarnya dalam sesi webinar, Rabu (6/10).

Pria yang kini menjabat posisi komisaris di 6 perusahaan tersebut berpendapat, China punya sejumlah resep dalam mengurangi angka kemiskinan meski punya luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar.

"Pertama tentunya pendekatan teknologi dan produktivitas. Salah satu buktinya, Tiongkok bisa menggunakan 8 persen tanah subur di dunia, tanahnya dia, untuk bisa menghidupi 22 persen populasi dunia, yang penduduk Tiongkok itu sendiri," ungkapnya.

Kemudian, Bambang melanjutkan, perkembangan industrialisasi China juga tergolong sangat cepat, hanya dalam waktu puluhan tahun. Sementara, Eropa dan Amerika Serikat saja butuh waktu hingga 200 tahun agar benar-benar jadi negara industri maju.

"Sekarang kita bisa lihat buktinya. Di berbagai produk, kalau orang bilang satu barang produk dari barat, maka pasti saingannya disebut dari China. Jadi artinya pada level of playing field yang sama, karena kemampuan mempercepat industrialisasi tersebut," ujar dia.

Selanjutnya

Kembali kepada pengentasan kemiskinan, Bambang menilai, IPTEK ternyata berperan penting menuntaskan masyarakat pra sejahtera di China secara cepat.

"Mekanisme pertama, tetap harus ada kepemimpinan dari administrasi lokal. Ini nanti tidak hanya UMKM, pemda pun harus memahami jika mendapatkan briefing mengenai pentingnya peran teknologi digital dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM," terangnya.

Selanjutnya, dia menambahkan, harus ada perusahan inti yang mewakili private sector di wilayah tertentu sebagai partner utama dari pemerintah daerah.

"Yang paling penting adalah, mereka melakukannya bukan dengan praktik yang biasa, tapi ada inovasi pola bisnis. Inovasi pola bisnis yang clear yaitu keterlibatan teknologi, khususnya teknologi digital," pungkas Bambang.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com