Kapolri: Pengamanan seleksi CPNS tindakan pencegahan konflik

Merdeka.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal, Tito Karnavian, mengatakan pengamanan terhadap pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 merupakan tindakan pencegahan konflik. Itu mengingat tingginya animo masyarakat menjadi peserta CPNS 2018 pada tahun ini.

"Ini kan melibatkan massa masyarakat yang besar. Jadi kenapa perlu pengamanan? Cegah konflik. Karena residu atau outputnya jika masyarakat tidak puas ini ialah demo. Polri ini menerima residu ketika bagian akhirnya saja, makanya ini kita redam sedini mungkin," tuturnya di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jakarta, Jumat (28/9).

Tito menekankan, bersama jajaran KemenPAN-RB, akan bersama-sama menciptakan proses rekrutmen yang bersih dan transparan. Guna tidak menciptakan kecemburuan sosial terkait seleksi CPNS 2018 tersebut.

"Kuncinya itu cuma satu, rekrutmennya harus transparan, harus bersih. Pengalaman kita di masyarakat Timur itu kalau ada yang tidak suka, sedikit-sedikit bakar. Jadi nanti yang lulus CPNS itu ya karena kompeten, dan yang tidak lulus karena tidak memenuhi kriteria," jelasnya.

Oleh karena itu, Tito menjelaskan, Polri akan berupaya semaksimal mungkin menciptakan lingkungan yang kondusif demi kepentingan proses seleksi CPNS 2018 yang aman. "Kemudian kita juga akan membantu kewenangan hukumnya, intelijen, cyber. Untuk menjaga agar proses rekrutmen betul-betul dilaksanakan secara bersih. Calo-calo akan kita sikat di sini. Saya juga berharap panitia bisa konsisten menerapkan ini," ungkapnya.

Senada, Menteri PAN-RB Syafruddin, berjanji akan terus mengawasi proses seleksi CPNS 2018 itu agar berlangsung secara jujur dan juga damai. "Jadi akan kita satukan networkingnya. Pengamanan cyber, kemudian IT, serta hacker, itu lengkap semua. Biar calo kedeteksi," kata dia.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6