Merdeka.com - Pemerintah akhirnya menyetujui lokasi pemindahan ibu kota jatuh di Kalimantan. Selain lahannya yang luas dan diyakini aman dari bencana, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia.

"Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana," Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meninjau beberapa wilayah yang berpeluang akan menjadi ibu kota baru bagi Republik Indonesia di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

Pada Mei lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kajian pemindahan ibu kota akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat Juli 2019. Dia mengatakan ada empat wilayah yang disebut-sebut jadi incaran pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru di Kalimantan Tengah, yaitu Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau. Sementara itu, di Kalimantan Timur hanya satu, yakni Bukit Soeharto.

Berikut 5 fakta mengenai keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Forest City

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan harus menjurus ke arah konsep forest city atau Ibu Kota yang ramah lingkungan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dipilihnya konsep forest city itu untuk menjaga agar Ibu Kota baru nantinya bersifat ramah lingkungan, dan kebetulan Pulau Kalimantan merupakan daerah yang dianggap sebagai hutan dunia.

Untuk mewujudkan Ibu Kota berkonsep forest city itu tidak harus membuat taman, namun maksudnya jumlah pohon yang ditanam dan menjaga kondisi ibukota tersebut tetap hijau yang diprioritaskan.

Sarana dan Prasarana

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan, sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendanaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

Harga Tanah di Kalteng Naik

Harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya. Hal ini muncul karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20x30 meter, dengan harga Rp10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.

Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp 40 juta per kavling dan Rp100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.

1 Juta PNS akan Pindah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga akan ikut bermigrasi jika ibu kota baru jadi dibangun. Sekiranya ada sekitar 1 juta PNS yang akan dibawa dalam pemindahan ibu kota.

"Kita di Kementerian/Lembaga pusat saat ini jumlah ASN itu ada 1 juta orang. Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah ya ASN-nya pindah," ujar dia di Jakarta, Selasa (30/7).

Tantangan Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan beberapa hal mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pertama soal potensi rawan kebakaran hutan. Kedua, di wilayah Kalimantan Timur banyak lubang bekas tambang. Ini harus diperhatikan agar tidak ada masalah di masa depan.

"Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini memakan tempo panjang," jelas JK.

Ketua PMI ini mengakui, tidak mudah melakukan pemindahan ibu kota. Harus ada perencanaan matang. Dimulai dari proses memilih dan menentukan wilayah, hingga perencanaan pembangunan.