Kajian Kenaikan Harga BBM Diserahkan ke Jokowi Maksimal dalam 2 Hari

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi sampai 2 hari kedepan.

"Terkait dengan evaluasi masih dilakukan dalam 1-2 hari ini," kata Menko Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8).

Hasil evaluasi tersebut, kata dia, akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Baru setelahnya akan diambil keputusan bersama antara pemerintah dengan kepala negara.

"Minggu ini akan kami laporkan kepada presiden, akan dilaporkan terlebih dahulu," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan saat ini para menteri sedang melakukan diskusi terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Ya kita sedang diskusikan di antara para menteri. Nanti dilaporkan ke Bapak , kemudian baru disiapkan," kata dia di Istana Negara.

Pemerintah Masyarakat Pahami Harga BBM Tinggi

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp 600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp 600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Bahlil.