Kadin minta pemerintah tak larang ekspor kelapa

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah tak melarang ekspor kelapa. Sebab, pelarangan itu dinilai hanya akan merugikan petani.

"Di Kalimantan Barat saja, sumberdaya kelapa berlimpah. Sementara pabrik yang bisa menampung kelapa petani hanya ada dua unit," ungkap Ketua Departemen Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat Rudyzar Zaidar Mochtar, di Pontianak, seperti dikutip Antara, Sabtu (28/5).

Dari sisi harga, menurutnya, pabrik pengolahan membeli kelapa petani hanya berkisar Rp 1.500 hingga Rp 1.700 per butir. Ini lebih murah ketimbang harga ekspor sebesar Rp 3 ribu per butir.

"Jadi peluang petani untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi di sektor perkebunan kelapa sangat terbatas, sehingga pilihan alternatifnya adalah ekspor," jelas Rudyzar.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, pada 2013, luas perkebunan kelapa mencapai 117.250 hektar. Itu terdiri dari area tandan muda seluas 12.937 hektar, tandan menghasilkan 74.876 hektar, dan tandan tua seluas 29.437 hektar.

Jumlah penggarap sekitar 78.758 keluarga petani dan produksi mencapai 78.897 ton per tahun.

"Jika sektor kelapa ingin ditata, sebaiknya menggunakan sistem kuota saja, seperti ada pembatasan jumlah kelapa yang harus diekspor sesuai kebutuhan pabrik. Kalau pabrik butuhnya 10 ribu ton maka sisa pasokan kelapa yang ada boleh diekspor, saya kira itu salah satu jalan tengahnya," tegas Rudyzar.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku tengah mengkaji permintaan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) terkait pelarangan ekspor kelapa. Pelarangan ini ditujukan untuk mengatasi kekurangan pasokan kelapa di industri dalam negeri. (mdk/yud)