Kadin minta Jokowi perbaiki kebijakan devisa bebas

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji ulang kebijakan devisa bebas yang selama ini ada di Indonesia. Hal itu agar devisa negara tidak tersandera di negara asing seperti Singapura.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Kadin Bidang IT Didie W Soewondho. Soewondho mengungkapkan, menurut data yang ada, hasil ekspor Indonesia yang tersandera di Singapura saat ini sekitar USD 150 miliar - USD 170 miliar.

"Ini salah satu perbankan internasional. Kenapa begitu? Karena kelonggaran sistem devisa kita, ini makanya kita sarankan rezim diperbaiki," ujar Soewondho di Menara Kadin, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).

Soewondho pun tak menampik adanya perbaikan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) terkait pengawasan hasil ekspor. Pengawasan yang dilakukan BI, tambah Soewondho yakni dengan mewajibkan para eksportir melaporkan hasil ekspornya serta mengambil pendanaan yang berasal dari perbankan Indonesia.

"Jadi kalau ekspor, permodalannya dari bank dalam negeri, maka wajib melaporkan. Tapi kalau saya melakukan ekspor dari modal sendiri atau maka itu tidak wajib," ucapnya.

Meski demikian, Soewondho menilai kebijakan tersebut kurang maksimal. "Memang sudah ada upaya tapi ini tidak maksimal. Ini model yang perlu diperbaiki," tandasnya.