Kadin kritik Pertamina karena terlalu patuh pada pemerintah

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan menggelar diskusi bertema 'Bedah Roadmap Sektor Kelautan dan Perikanan Kadin untuk Pemerintah'. Dalam diskusi saat ini, Kadin mengkritik kebijakan PT Pertamina (Persero) yang mengurangi jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.

"Saya kritik Pertamina. Pertamina harusnya bisa lebih berkuasa dari pemerintah. Harus ada prioritas apa yang lain bisa disubsidi atau enggak, sementara industri teknisnya saya serahkan ke ESDM (Kementerian ESDM)," ujar Wakil Ketua Umum Kadin, Yugi Prayanto di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Yugi mengatakan, pengurangan jatah BBM bersubsidi bagi nelayan sangat berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir yang notabenenya bermata pencaharian di laut. Yugi menganggap, seharusnya Pertamina lebih mempunyai andil untuk memilih prioritas distribusi BBM bersubsidi daripada pemerintah.

Yugi menambahkan, ketersediaan BBM terhadap nelayan hukumnya wajib agar tidak mengganggu aktivitas melaut para nelayan tersebut. "Padahal sudah 60 persen biaya operasi nelayan itu dari solar. Gara-gara itu (pembatasan) jadi 20 persen. Jadi itu benar-benar harus memberikan policy yang tepat sasaran," tandasnya.