Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jurus Pemerintah Dorong Industri Keramik Dalam Negeri

Jurus Pemerintah Dorong Industri Keramik Dalam Negeri Menperin Airlangga Hartarto. ©2017 merdeka.com/wilfridus

Merdeka.com - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan produktivitas dan ekspansi bisnis Industri dalam negeri termasuk industri keramik. Salah satunya dengan menaikkan PPh 22 terhadap barang impor di industri keramik.

"Keberpihakan pemerintah jelas. Kita telah menaikkan PPh 22 terhadap barang impor di industri keramik menjadi 7,5 persen," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dalam Pembukaan Pameran Keramika 2019, di JCC, Jakarta, Kamis (14/3).

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah pun sudah mengeluarkan Safeguard terhadap barang-barang impor keramik. Tentu dengan harapan dapat membuat industry lebih bergairah.

"Besarnya 23 persen. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan industri tidak bisa meningkatkan kapasitas produksinya," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengakui bahwa satu kendala yang masih harus dihadapi oleh industri keramik dalam negeri adalah terkait harga gas yang masih mahal.

"Jadi terhadap barang impor sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, tapi harga gas yang relatif tinggi dikompensasi dengan kebijakan-kebijakan tadi," jelas dia.

Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong kinerja industri keramik terutama untuk memperluas pasar ekspor. "Keramik itu kan seperti semen. Pasarnya regional. Tidak bisa terlalu jauh, karena freight cost sangat memengaruhi. Oleh karena itu kita harus bersaing terhadap kualitas," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan
Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini

Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai
Ketahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai

Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Untung Rugi Pemerintah Guyur Diskon Industri Motor dan Mobil Listrik
Untung Rugi Pemerintah Guyur Diskon Industri Motor dan Mobil Listrik

Pemberian insentif bertujuan meningkatkan hingga mempercepat produksi dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag

Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Dukung Realisasi Netralitas Karbon, AHM Berkomitmen Terus Memperkuat Program Elektrifikasi Kendaraan Bermotor
Dukung Realisasi Netralitas Karbon, AHM Berkomitmen Terus Memperkuat Program Elektrifikasi Kendaraan Bermotor

AHM terus berkomitmen penuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap dukung netralitas karbon.

Baca Selengkapnya