Juni 2016, Pengguna 900 VA bakal dipangkas hingga 18 juta pelanggan
Merdeka.com - Pemerintah sedang mendata pengguna 900 volt ampere (VA) untuk memastikan subsidi listrik tepat sasaran. Semula penyaringan diproyeksi rampung Januari 2016, namun rumitnya sinkronisasi data yang dimiliki PT PLN (Persero) dengan data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membuat tenggat waktu penyaringan diundur hingga Juni 2016.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, TNP2K memiliki data orang miskin 'by name by addres' tetapi tidak memiliki nomor pelanggan listrik. Sedangkan, PLN mempunyai data nama dan nomor pelanggan, namun tidak mengetahui kondisi perekonomian pelanggan tersebut.
"Nah, sinkronisasi data ini yang ternyata tidak mudah," ujar Bambang saat berdiskusi dengan awak media di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (12/2).
Bambang menegaskan, saat ini sebanyak 46 juta rumah tangga mendapatkan subsidi listrik pengguna daya listrik 450 VA dan 900 VA.
"24 juta (rumah tangga) untuk 450 kwh, sisanya 22 juta (rumah tangga) 900 kwh. Padahal di data kita hanya 6 juta-6 juta (6 juta pengguna 450 VA dan 6 juta pengguna 900 VA). Jadi kita sisir dulu," kata Bambang.
Lebih lanjut Bambang menegaskan, penyaringan hanya dilakukan kepada pengguna listrik 900 VA sementara untuk pengguna listrik 450 VA untuk saat ini, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, tidak akan dirubah terlebih dahulu.
Sedangkan, untuk pengguna listrik 900 VA, Bambang memproyeksi akan diperoleh angka sekitar 4 juta rumah tangga. Dengan begitu, subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA bakal dipangkas mencapai 18 juta pelanggan.
"450 kwh semua diberi subsidi sesuai perintah presiden. Targetnya hanya akan memberikan subsidi kepada 28 juta rumah tangga miskin, terdiri dari 24 juta (pengguna) 450 kwh ditambah 4 juta (pengguna) 900 kwh," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaHarga BBM kembali mengalami kenaikan per Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cerita pria dulunya pengemis dan suka mabuk kini berhasil mengubah hidupnya menjadi pribadi lebih baik.
Baca SelengkapnyaGanjar pun membeli beberapa sayuran untuk dibawa pulang. Sontak itu membuat pedagang antusias melayaninya.
Baca SelengkapnyaPada Desember 2023, NTP Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan tertinggi mencapai 2,22 persen dibandingkan NTP provinsi lainnya.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaSelain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca Selengkapnya