JP Morgan sebut Tax Amnesty jadi salah satu program sukses di dunia

Merdeka.com - Bank terbesar di Amerika Serikat (AS), JP Morgan menyebut program pengampunan pajak (Tax Amnesty) menjadi salah satu program repatriasi paling sukses di dunia. Hal ini dilihat dari pencapaian harta Tax amnesty yang mencapai Rp 1.029 triliun atau setara USD 76 miliar.

Analis JP Morgan Aditya Srinath mengatakan, capaian ini melebihi ekspektasi pasar global sebesar USD 30-50 miliar.

"Kami tidak mengesampingkan pengurangan tarif pajak nominal, jika hakim pemerintah amnesti sebagai sukses," ungkapnya seperti dilansir Barron's Asia, Sabtu (24/9).

Diperkirakan, hingga Maret 2017 Indonesia bisa mengumpulkan harta Tax Amnesty hingga Rp 2.000 triliun, dan menciptakan pendapatan fiskal sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB) serta meningkatkan nilai tukar rupiah hingga 5 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini harta tax amnesty yang telah terkumpul mencapai Rp 1.029 triliun. Jumlah ini berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sebanyak 90.453 dari 89.564 wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari situs resmi Ditjen Pajak, jumlah harta Tax Amnesty tersebut berasal dari harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 713 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 261 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 55,5 triliun.

Sementara uang tebusan yang telah terkumpul sebanyak Rp 24,5 triliun. Terdiri dari wajib pajak orang pribadi non Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 21,6 triliun, dan Rp 807 miliar dari wajib pajak orang pribadi UMKM.

Sedangkan uang tebusan dari wajib pajak badan UMKM mencapai Rp 30,1 miliar, dan Rp 2,03 miliar dari wajib pajak badan non UMKM. Nantinya uang tebusan tersebut akan dimasukkan dalam kas negara.

Sementara itu, komposisi realisasi harta berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima sebanyak Rp 32,1 triliun. Terdiri dari pembayaran SSP sebesar Rp 28,8 triliun, pembayaran tunggakan sebesar Rp 3,06 triliun dan pembayaran bukti permulaan (bukper) sebesar Rp 263 miliar.