Jor-joran obral pajak demi investasi ala paket kebijakan Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V dengan memberikan insentif pajak untuk perhitungan ulang (revaluasi) aset-aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia. Paket ini diluncurkan guna memastikan investor untuk tetap menanamkan modalnya.

Pemberian insentif ini membuat aset-aset perusahaan bertambah sesuai dengan nilai historisnya. Pasalnya, aset-aset yang dihitung ini adalah aset perusahaan seperti tanah dan gedung perkantoran.

Perhitungan ulang aset ini pun disinyalir untuk mendapatkan tambahan modal dari pinjaman atau utang. Akibatnya, keringanan pajak yang diberikan pemerintah bakal menggerus andalan penerimaan negara. Padahal, target pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun.

Keringanan pajak tersebut menambah beban berat di pundak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia tengah melambat. Diperkirakan target pajak tahun ini meleset hingga mencapai Rp 150 triliun.

Kendati demikian, pemerintah tetap mengobral pajak demi meningkatkan investasi di Indonesia. (mdk/bim)