Merdeka.com - Kementerian Perhubungan mengajukan pagu anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 50,51 triliun. Pagu anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan pagu kebutuhan sebesar Rp 107 triliun maupun pagu indikatif sebesar Rp 50,57 triliun.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan, pagu anggaran RAPBN 2017 tersebut akan digunakan untuk pembangunan transportasi 2017 sesuai implementasi rencana kerja pemerintah yang ditetapkan Presiden.

"Tema rencana kerja pemerintah yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah," kata Jonan saat rapat dengan Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7) kemarin.

Selain itu, Jonan juga menyampaikan bahwa relokasi anggaran terkait fokus dan prioritas program/kegiatan pembangunan perhubungan tahun 2017 sebesar Rp 50,21 triliun. "Relokasi tersebut meliputi peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi Rp 6,52 triliun, peningkatan kualitas pelayanan Rp 12,47 triliun, peningkatan kapasitas Rp 22,90 triliun, serta tata kelola dan regulasi Rp 8,52 triliun," ujarnya.

Setidaknya ada 4 fokus kerja yang akan dilakukan Jonan, yakni memberi jaminan keselamatan dan keamanan transportasi sesuai undang-undang transportasi, melanjutkan peningkatan kapasitas transportasi angkutan umum, peningkatan kualitas personel perhubungan baik di pusat, daerah,maupun operator.

"Serta mengambil alih pengoperasian terminal tipe A dan jembatan timbang di sejumlah wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," tuturnya.

Berikut rincian pagu anggaran RAPBN 2017 yang diajukan Kementerian Perhubungan:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp 542 miliar

2. Inspektorat Jenderal sejumlah Rp 90 miliar

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp 4,715 triliun

4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 12,135 triliun

5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp 9,720 triliun

6. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp 18,558 triliun

7. BPSDM sebesar Rp 4,505 triliun

8. Badan Litbang sebesar Rp 124 miliar

9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120 miliar

Selain itu Kemenhub juga menyampaikan 10 fokus dan sasaran pembangunan sektor perhubungan tahun 2017:

1. Penyelesaian proyek KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan)

2. Penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (multiyears contract)

3. Pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi

4. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi

5. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi

6. Mengefektifkan beroperasinya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

7. Dukungan transportasi dalam rangka konektivitas Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (KSPN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam, Perbatasan Negara)

8. Pelayanan keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, laut, udara, perkeretaapian, termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut

9. Pengambilalihan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh wilayah Indonesia termasuk pegawainya

10. Peningkatan hubungan dan kerjasama internasional dalam rangka memantapkan posisi Indonesia dalam Organisasi Transportasi Internasional seperti IMO dan ICAO serta Sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang/seminar internasional.