Jokowi tunjuk menteri penghubung untuk kerja sama investasi asing

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunjuk menteri-menteri penghubung untuk melakukan kerja sama investasi dengan negara-negara lain. Nantinya, menteri yang ditunjuk harus melakukan perundingan kerja sama berbagai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan menteri penghubung tersebut untuk menghindari adanya middle man atau broker proyek. Selain itu, kata dia, penunjukan menteri penghubung untuk efisiensi birokrasi antar negara.

"Intinya supaya ada penanggung jawab secara langsung karena memang aturan kita ini berhenti di salah satu menteri sektoral kemudian tidak selesai-selesai. Maka untuk penyelesaian itu ada menteri yang secara khusus ditugaskan oleh presiden," ujar dia di Istana Bogor, Senin (23/11).

Berikut menteri yang diberi tanggung jawab sebagai menteri penghubung:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertanggungjawab untuk Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan

5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia

6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India

7. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura

8. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan

10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong

11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia

"Presiden juga dalam berbagai kesempatan menugaskan pada Menko Perekonomian Darmin Nasution, makanya ada pak Menko Perekonomian karena ada pertanyaan dari pelaku usaha apakah paket-paket deregulasi akan dilanjutkan atau tidak. Tapi sekali lagi akan dilanjutkan, lebih detailnya tanya pak Menko (Darmin)," pungkas dia.