Jokowi Taksir Penerimaan Negara Bisa Capai Rp250 T dari Penyetopan Ekspor Nikel

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah bagi Indonesia.

Presiden Jokowi menaksir, melalui penghentian ekspor tambang nikel mentah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yakni sebesar USD 20 miliar atau berkisar Rp250 triliun.

"Kita lihat saja besi baja pada saat boleh ekspor nikel (mentah) 3-4 tahun lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat USD 20 miliar karena setop nikel (mentah), dari kira-kira Rp15 triliun melompat menjadi Rp250 triliun," katanya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).

Presiden Jokowi menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan atas ancaman sejumlah negara untuk melayangkan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor komoditas tambang mentah.

"Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO tak masalah," ucapnya.

Sebab, kata Presiden Jokowi, keputusan pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor komoditas tambang mentah mempunyai arah yang jelas. Yakni, mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri.

"Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," ucapnya.

Indonesia Tetap Terbuka pada Investasi Asing

Selain itu, tujuan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor tambang bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menutup diri maupun menghambat aktivitas ekonomi internasional. Presiden Jokowi memastikan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima investasi asing.

"Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (uni eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," bebernya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak dapat membantu pemerintah mempercepat proses hilirisasi di industri tambang. Dengan demikian, Indonesia bisa mencicipi nilai tambah dari geliat ekspor komoditas tambang.

"Jadi, tidak boleh ekspor barang (tambang) mentah. Sudah mulai dengan nikel stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandasnya.