Jokowi: Suku bunga di Indonesia masih saja tinggi, apa yang salah?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung perihal tingkat suku bunga perbankan di Indonesia yang masih tinggi dan belum bersaing dengan negara-negara tetangga.

Jokowi mengaku heran karena negara lain bisa menekan suku bunga, namun di Indonesia tidak bisa dilakukan hal yang sama.

"Memang di sisi suku bunga saya hanya berpikir simple saja berpikir sederhana, negara lain bisa, kenapa kita masih tetap tinggi suku bunganya? Apa yang keliru? Apa yang salah?" ucap Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).

Jokowi melihat tingginya suku bunga perbankan di Indonesia lantaran biaya dana atau cost of fund di Indonesia cukup tinggi. Jokowi melihat salah satu faktornya disebabkan oleh para pemilik dana besar yang hendak menyimpan uangnya di bank, termasuk perusahaan BUMN.

"Mungkin bisa saja cost of money (cost of fund) kita terlalu tinggi, bisa saja. Tapi ini kan cost of money kita kan dipengaruhi bayak hal, salah satunya yang punya duit ingin menempatkan uangnya di situ dan menyaingkan dengan bank-bank yang ada sehingga yang tinggi itu yang ditaruh duitnya," tutur Jokowi.

Pemerintah, lanjut Jokowi, ingin mengendalikan hal itu melalui perusahaan-perusahaan BUMN serta Kementerian/Lembaga yang memiliki dana besar di perbankan nasional.

"Ini yang mau kita kendalikan di situ, lewat apa? Lewat duit kita, duit pemerintah, kita enggak mempengaruhi yang swasta ya, karena ternyata BUMN-BUMN kita ini ternyata duitnya banyak dan tidak digerakkan dalam sektor-sektor produktif, sektor-sektor riil, itu (dana) kan hanya di taruh saja," papar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini sedang menggodok pembentukan holding perusahaan BUMN. Dengan terbentuknya holding BUMN, maka nantinya dana-dana milik perusahaan BUMN bisa dikelola oleh perusahaan manajemen investasi agar menghasilkan imbal hasil yang tinggi sekaligus bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

"Kalau nanti super holdingnya jadi, ini enggak bisa seperti ini, tunjuk saja investment company agar bisa menggerakkan uang-uang ini agar produktif, lebih memberikan margin yang lebih besar pada perusahaan juga berimbas pada sektor riil pada masyarakat," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah ingin agar segala kebijakan pemerintah bersinergi dengan kebijakan otoritas sektor keuangan dan otoritas sektor moneter.

"Sehingga nantinya sinkron betul antara kebijakan sektor keuangan dan sektor riil, dan kami selalu berbicara dengan Pak Ketua OJK, Gubernur BI, untuk melihat masalah ini secara detil, kita tidak mencampuri tapi kita merapatkan agar sinkron antara kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sektor riil, ini penting sekali," ungkap Jokowi.

"Karena kalau kita enggak sering ketemu, tidak sering rapat-rata ya enggak akan bisa sejalan. Bukan intervensi, sekali lagi ini bukan intervensi."