Jokowi Siapkan Stimulus Pariwisata dan Industri Kreatif Terhindar dari PHK Massal

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri menyiapkan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sektor pariwisata. Presiden Jokowi berharap mereka bisa bertahan dan tidak alami melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Penyiapan stimulus ekonomi, bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dibuat agar mereka bisa bertahan dan tidak PHK besar-besaran," jelas Presiden Jokowi saat rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, terkait Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio juga diminta Presiden Jokowi merealokasi anggaran untuk program padat karya di bidang pariwisata. Tujuannya agar para pelaku usaha di sektor pariwisata tidak mengalami gulung tikar di tengah pandemi Covid-19.

"Realokasi anggaran dari Kemenpar harus diarahkan semacam program padat karya, bagi pekerja yang bergerak bidang pariwisata," imbuhnya.

Jokowi juga meminta agar seluruh menteri segera mengeluarkan langkah mitigasi untuk masyarakat tidak terkecuali para pelaku pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Nantinya, perlindungan tersebut akan diberikan kepada para pekerja di sektor pariwisata. Mulai dari karyawan hotel, hingga pengrajin UMKM di kawasan wisata.

"Langkah-langkah mitigasi perlu cepat-cepatnya dilakukan. Program perlindungan sosial pekerja yang bekerja di sektor pariwisata betul-betul perhatikan dan sampai pada sasaran," jelasnya.

Mitigasi Krisis Pariwisata

Sebelumnya diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, sudah menyiapkan langkah pengelolaan mitigasi krisis pariwisata yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Langkah tersebut kata dia, seiring dengan arahan Tim Gugus Tugas.

"Kita sudah siapkan tiga tahap pengelolaan mitigasi krisis pariwisata sesuai standar World Tourist Organization (UNWTO)," kata Wishnutama dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komisi X DPR, Senin (6/4).

Tahap pertama, yaitu tanggap darurat. Terdapat empat langkah yang dilakukan membentuk crisis center Covid-19, menunda seluruh promosi dan kegiatan pariwisata, bauran kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk industri parekraf, serta dukungan khusus dari Kemenparekraf dengan berbagai program kemasyarakat.

Total anggaran yang disiapkan oleh Kemenparekraf pada tahap tanggap darurat yakni Rp 500 miliar. Anggaran itu diperoleh dari realokasi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Kemudian, tahap kedua akan melakukan identifikasi dampak secara detail akibat wabah Covid-19. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan publikasi dan promosi yang kembali diaktifkan sekaligus berbagai agenda pariwisata yang sempat tertunda.

Terakhir Wishnutama berjanji akan memberikan dukungan kebijakan kepada seluruh pelaku industri pariwisata yang terdampak. "Tahap pemulihan ini akan dilakukan setelah pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat," jelas Wishnutama.