Jokowi sentil kebijakan TKDN selama ini cuma sekadar administratif

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengevaluasi implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Jokowi melihat, penerapan TKDN masih sebatas kebijakan teknis administratif.

"Saya minta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten. Bukan sekadar kebijakan teknis administratif ‎yang diperlukan dalam perlengkapan syarat, yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa," tegasnya saat membuka rapat terbatas (ratas) evaluasi TKDN di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Jokowi mengingatkan, kebijakan TKDN ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor tapi bisa juga mendorong masuknya investasi di sektor industri subtitusi impor. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan ada penguatan industri nasional untuk memproduksi barang-barang.

"Saya yakin produk yang dihasilkan dalam industri nasional kita, jika kita terus perkuat, dampingi dan terus kita fasilitasi akan mampu bersaing dalam produk impor baik dari sisi harga maupun sisi kualitas," ucap Jokowi.

Jokowi yakin penguatan industri nasional jadi pondasi kuat dalam menghadapi kompetisi global. Selain itu, perlu ada penguatan transfer teknologi dan perluasan lapangan pekerjaan. Jika hal ini diperkuat maka roda perekonomian nasional membaik. "Muara akhirnya adalah pergerakan roda perekonomian nasional kita," ujarnya.

Sementara itu, mantan Wali Kota Solo ini melihat masih ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak optimal menerapkan TKDN. "Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik lewat BPKP maupun lewat cara yang lain," pungkasnya.