Jokowi-Prabowo ditantang lepas ketergantungan Indonesia pada batubara

Merdeka.com - Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia memberikan tantangan pada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga ditantang memiliki komitmen melepaskan ketergantungan terhadap sistem energi serta ketenagalistrikan terhadap energi kotor batubara.

Perwakilan dari Gerakan #BersihkanIndonesia yang juga dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, meminta sistem energi kotor batubara dan beralih ke energi terbarukan.

"Gerakan #BersihkanIndonesia menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini yaitu tinggalkan energi kotor batubara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi–misi dan kampanye mereka," kata Merah saat deklarasi gerakan #BersihIndonesia di Ke'Kini Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).

Dia juga meminta kepada pemerintah agar mempercepat pengembangan energi terbarukan. Capres-cawapres terpilih 2019 nantinya, kata Merah, seharusnya bisa menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan. Tidak hanya itu, kata dia, memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas.

"Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Diperlukan komitmen politik untuk membuka data-data energi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak," ungkap Merah.

Merah juga menjelaskan ketergantungan terhadap batubara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup dan perekonomian negara. Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan, PLTU Batubara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU Batubara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun.

Kemudian, ditambahkan, Merah dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batu bara tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat. "Biaya kesehatan dari PLTU Batubara misalnya, mencapai Rp 351 triliun untuk setiap tahun."

Berbagai kondisi itu, katanya, sebagai bukti Indonesia membutuhkan langkah serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil khususnya batubara dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan di tahun 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, meminta pihak PLTU batubara yang belum berakhir operasionalnya harus dilakukan penegakan hukum.

"Korupsi batubara baik dari hulu (pertambangan)maupun hilir, perlu jadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi dan diikuti dengan pengembalian aset. Pemulihan lingkungan harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip pencemaran membayar melalui pertanggung jawabanan," papar Nur.