Jokowi mau dwelling time ditekan, ini respons anak buah Rizal Ramli

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia menjadi negara yang semakin efisien guna meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Salah satu yang terus ditekan menurut Presiden adalah masalah bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

Jokowi menilai, dwelling time di Indonesia seharusnya bisa setara dengan Malaysia, yakni tidak lebih dari 2 hari.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono berjanji bakal berusaha maksimal untuk memangkas dwelling time bersama jajaran di bawah kementerian.

"Namanya Presiden minta kita usahakan bisa makanya kita rapat untuk mencari celah mana lagi. Semua kita beresin, pre clearence deregulasi-deregulasi sudah kita bereskan, custome clearensi sudah 0,4 hari di sana sudah enggak bisa diperas lagi. Kalau diperas lagi enggak ada pemeriksaan. Post clearence juga kita bereskan," kata Agung di Kantor Menko Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/3).

Agung menilai, masalah di Pelabuhan Tanjung Priok pun perlu diurai, terutama dari sisi infrastruktur. "Yang perlu kita bereskan di Priok infrastrukturnya Tanjung Priok itu keluar sudah macet," papar Agung.

Menurut Agung, membereskan persoalan dwelling time dan permasalahan di Pelabuhan Tanjung Priok, tidak bisa sendirian. Perlu dukungan dan kerja sama semua pihak agar masalah dwelling time segera teratasi.

"Semua kalau berusaha keras untuk memperbaiki dirinya masing-masing, jadi effort ini yang kita support perdagangan ngurangi, bea cukai perbaiki sistemnya semua bergerak, Pelindo juga memperbiki sistem pelabuhan. Tapi memang ada kondisi yang tidak bisa cepat perbaiki seperti macet, Priok sendiri sudah 'mbulet'. Perbaikinya memang harus rombak total, rombaknya tak bisa diberhentikan memang step by step," tutur Agung.